Masa Kejayaan era Kerajaan

Kejayaan Nusantara Di Masa lampau

 HUBUNGAN KEJAYAAN NUSANTARA

DENGAN PARA LELUHUR BANGSA

Prakata

Kematian bukanlah the ending atau “riwayat” yang telah tamat. Kematian merupakan proses manusia lahir kembali ke dimensi lain yang lebih tinggi derajatnya ketimbang hidup di dimensi bumi. Bila perbuatannya baik berarti mendapatkan “kehidupan sejati” yang penuh kemuliaan, sebaliknya akan mengalami “kehidupan baru” yang penuh kesengsaraan. Jasad sebagai kulit pembungkus sudah tak terpakai lagi dalam kehidupan yang sejati. Yang hidup adalah esensinya berupa badan halus esensi cahaya yang menyelimuti sukma. Bagi orang Jawa yang belum kajawan khususnya, hubungan dengan leluhur atau orang-orang yang telah menurunkannya selalu dijaga agar jangan sampai terputus sampai kapanpun. Bahkan masih bisa terjadi interaksi antara leluhur dengan anak turunnya. Interaksi tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang-orang yang terbiasa mengolah rahsa sejati. Dalam tradisi Jawa dipahami bahwa di satu sisi leluhur dapat njangkung dan njampangi (membimbing dan mengarahkan) anak turunnya agar memperoleh kemuliaan hidup. Di sisi lain, anak-turunnya melakukan berbagai cara untuk mewujudkan rasa berbakti sebagai wujud balas budinya kepada orang-orang yang telah menyebabkan kelahirannya di muka bumi. Sadar atau tidak warisan para leluhur kita & leluhur nusantara berupa tanah perdikan (kemerdekaan), ilmu, ketentraman, kebahagiaan bahkan harta benda masih bisa kita rasakan hingga kini.

Ada Apa di Balik NUSANTARA

Bangsa Indonesia sungguh berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi. Perbedaan paling mencolok adalah jerih payahnya saat membangun dan merintis berdirinya bangsa sebesar nusantara ini. Kita semua paham bila berdirinya bangsa dan negara Indonesia berkat perjuangan heroik para leluhur kita. Dengan mengorbankan harta-benda, waktu, tenaga, pikiran, darah, bahkan pengorbanan nyawa. Demi siapakah ? Bukan demi kepentingan diri mereka sendiri, lebih utama demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak turunnya, para generasi penerus bangsa termasuk kita semua yang sedang membaca tulisan ini. Penderitaan para leluhur bangsa bukanlah sembarang keprihatinan hidup. Jika dihitung sejak masa kolonialisme bangsa Baratdi bumi nusantara, para leluhur perintis bangsa melakukan perjuangan kemerdekaan selama kurang-lebih dari 350 tahun lamanya. Belum lagi jika dihitung dari era jatuhannya Kerajaan Majapahit yang begitu menyakitkan hati. Perjuangan bukan saja menguras tenaga dan harta benda, bahkan telah menggilas kesempatan hidup, menyirnakan kebahagiaan, memberangus ketentraman lahir dan batin, hati yang tersakiti, ketertindasan, harga diri yang diinjak dan terhina. Segala perjuangan, penderitaan dan keprihatinan menjadi hal yang tak terpisahkan karena, perjuangan dilakukan dalam suasana yang penuh kekurangan. Kurang sandang pangan, kurang materi, dan kekurangan dana. Itulah puncak penderitaan hidup yang lengkap mencakup multi dimensi. Penderitaan berada pada titik nadzir dalam kondisi sedih, nelangsa, perut lapar, kekurangan senjata, tak cukup beaya namun kaki harus tetap tegap berdiri melakukan perlawanan mengusir imperialism dan kolonialism tanpa kenal lelah dan pantang mengeluh. Jika kita resapi, para leluhur perintis bangsa zaman dahulu telah melakukan beberapa laku prihatin yang teramat berat dan sulit dicari tandingannya sbb ;

1. Tapa Ngrame; ramai dalam berjuang sepi dalam pamrih mengejar kepentingan pribadi.

2. Tapa Brata; menjalani perjuangan dengan penuh kekurangan materiil. Perjuangan melawan kolonialism tidak hanya dilakukan dengan berperang melawan musuh, namun lebih berat melawan nafsu pribadi dan nafsu jasad (biologis dan psikis).

3. Lara Wirang; harga diri dipermalukan, dihina, ditindas, diinjak, tak dihormati, dan nenek moyang bangsa kita pernah diperlakukan sebagai budak di rumahnya sendiri.

4. Lara Lapa; segala macam penderitaan berat pernah dialami para leluhur perintis bangsa.

5. Tapa Mendhem; para leluhur banyak yang telah gugur sebelum  merdeka, tidak menikmati buah yang manis atas segala jerih payahnya. Berjuang secara tulus, dan segala kebaikannya dikubur sendiri dalam-dalam tak pernah diungkit dan dibangkit-bangkit lagi.

6. Tapa Ngeli; para leluhur bangsa dalam melakukan perjuangan kepahlawanannya dilakukan siang malam tak kenal menyerah. Penyerahan diri hanya dilakukan kepada Hyang Mahawisesa (Tuhan Yang Mahakuasa).

Itulah kelebihan leluhur perintis bumi nusantara, suatu jasa baik yang mustahil kita balas. Kita sebagai generasi penerus bangsa telah berhutang jasa (kepotangan budhi) tak terhingga besarnya kepada para perintis nusantara. Tak ada yang dapat kita lakukan, selain tindakan berikut ini :

1. Memelihara dan melestarikan pusaka atau warisan leluhur paling berharga yakni meliputi tanah perdikan (kemerdekaan), hutan, sungai, sawah-ladang, laut, udara, ajaran, sistem sosial, sistem kepercayaan dan religi, budaya, tradisi, kesenian, kesastraan, keberagaman suku dan budaya sebagaimana dalam ajaran Bhinneka Tunggal Ikka. Kita harus menjaganya jangan sampai terjadi kerusakan dan kehancuran karena salah mengelola, keteledoran dan kecerobohan kita. Apalagi kerusakan dengan unsur kesengajaan demi mengejar kepentingan pribadi.
2. Melaksanakan semua amanat para leluhur yang terangkum dalam sastra dan kitab-kitab karya tulis pujangga masa lalu. Yang terekam dalam ajaran, kearifan lokal (local wisdom), suri tauladan, nilai budaya, falsafah hidup tersebar dalam berbagai hikayat, cerita rakyat, legenda, hingga sejarah. Nilai kearifan lokal sebagaimana tergelar dalam berbagai sastra adiluhung dalam setiap kebudayaan dan tradisi suku bangsa yang ada di bumi pertiwi. Ajaran dan filsafat hidupnya tidak kalah dengan ajaran-ajaran impor dari bangsa asing. Justru kelebihan kearifan lokal karena sumber nilainya merupakan hasil karya cipta, rasa, dan karsa melalui interaksi dengan karakter alam sekitarnya. Dapat dikatakan kearifan lokal memproyeksikan karakter orisinil suatu masyarakat, sehingga dapat melebur (manjing, ajur, ajer) dengan karakter masyarakatnya pula.
3. Mencermati dan menghayati semua peringatan (wewaler) yang diwasiatkan para leluhur, menghindari pantangan- pantangan yang tak boleh dilakukan generasi penerus bangsa. Selanjutnya mentaati dan menghayati himbauan-himbauan dan peringatan dari masa lalu akan berbagai kecenderungan dan segala peristiwa yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang (masa kini). Mematuhi dan mencermati secara seksama akan bermanfaat meningkatkan kewaspadaan dan membangun sikap eling.
4. Tidak melakukan tindakan lacur, menjual pulau, menjual murah tambang dan hasil bumi ke negara lain. Sebaliknya harus menjaga dan melestarikan semua harta pusaka warisan leluhur. Jangan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, “menggunting dalam lipatan”.
5. Merawat dan memelihara situs dan benda-benda bersejarah, tempat yang dipundi-pundi atau pepunden (makam) para leluhur. Kepedulian kita untuk sekedar merawat dan memelihara makam leluhur orang-orang yang telah menurunkan kita dan leluhur perintis bangsa, termasuk dalam mendoakannya agar mendapat tempat kamulyan sejati dan kasampurnan sejati di alam kelanggengan merupakan kebaikan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Tak ada  buruknya kita meluhurkan leluhur bangsa asing dengan dalih apapun; agama, ajaran, budaya, ataupun sebagai ikon perjuangan kemanusiaan. Namun demikian hendaknya leluhur sendiri tetap dinomorsatukan dan jangan sampai dilupakan bagaimanapun juga beliau adalah generasi pendahulu yang membuat kita semua ada saat ini. Belum lagi peran dan jasa beliau-beliau memerdekakan bumi pertiwi menjadikan negeri ini menjadi tempat berkembangnya berbagai agama impor yang saat ini eksis. Dalam falsafah hidup Kejawen ditegaskan untuk selalu ingat akan sangkan paraning dumadi. Mengerti asal muasalnya hingga terjadi di saat ini. Dengan kata lain ; kacang hendaknya tidak melupakan kulitnya.
6. Hilangkan sikap picik atau dangkal pikir (cethek akal) yang hanya mementingkan kelompok, gender atau jenis kelamin, golongan, suku, budaya, ajaran dan agama sendiri dengan sikap primordial, etnosentris dan rasis. Kita harus mencontoh sikap kesatria para pejuang dan pahlawan bumi pertiwi masa lalu. Kemerdekaan bukanlah milik satu kelompok, suku, ras, bahkan agama sekalipun. Perjuangan dilakukan oleh semua suku dan agama, kaum laki-laki dan perempuan, menjadikan kemerdekaan sebagai anugrah milik bersama seluruh warga negara Indonesia.

Generasi Durhaka

Kesadaran kita bahwa bangsa ini dulunya adalah bangsa yang besar dalam arti kejayaannya, kemakmurannya, kesuburan alamnya, kekayaan dan keberagaman akan seni dan budayanya, ketinggian akan filsafat kehidupannya, menumbuhkan sikap bangga kita hidup di negeri ini. Namun bila mencermati dengan seksama apa yang di lakukan para generasi penerus bangsa saat ini terutama yang sedang memegang tampuk kekuasaan kadang membuat perasaan kita terpuruk bahkan sampai merasa tidak lagi mencintai negara Indonesia berikut produk-produknya. Di sisi lain beberapa kelompok masyarakat seolah-olah menginginkan perubahan mendasar (asas) kenegaraan dengan memandaang pesimis dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa yang telah ada dan diretas melalui proses yang teramat berat dan berabad-abad lamanya. Golongan mayoritas terkesan kurang menghargai golongan minoritas. Keadilan dilihat dari kacamata subyektif, menurut penafsiran pribadi, sesuai kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Kepentingan yang kuat meniadakan kepentingan yang lemah. Kepentingan pribadi atau kelompok diklaim atas nama kepentingan rakyat. Untuk mencari menangnya sendiri orang sudah berani lancang mengklaim tindakannya atas dasar dalil agama (kehendak Tuhan). Ayat dan simbol-simbol agama dimanipulasi untuk mendongkrak dukungan politik. Watak inilah yang mendominasi potret generasi yang durhaka pada para leluhur perintis bangsa di samping pula menghianati amanat penderitaan rakyat. Celakanya banyak pecundang negeri justru mendapat dukungan mayoritas. Nah, siapa yang sudah keblinger, apakah pemimpinnya, ataukah rakyatnya, atau mungkin pemikiran saya pribadi ini yang tak paham realitas obyektif. Kenyataan betapa sulit menilai suatu ralitas obyektif, apalagi di negeri ini banyak sekali terjadi manipulasi data-data sejarah dan gemar mempoles kosmetik sebagai pemanis kulit sebagai penutup kebusukan.

“Dosa” Anak Kepada Ibu (Pertiwi)

Leluhur bumi nusantara bagaikan seorang ibu yang telah berjasa terlampau besar kepada anak-anaknya. Sekalipun dikalkulasi secara materi tetap terasa kita tak akan mampu melunasi “hutang” budi-baik orang tua kita dengan cara apapun. Orang tua kita telah mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan kita hari demi hari hingga dewasa. Sedangkan kita tak pernah bisa melakukan hal yang sama kepada orang tua kita. Demikian halnya dengan para leluhur perintis bangsa. Bahkan kita tak pernah bisa melakukan sebagaimana para leluhur lakukan untuk kita. Apalagi beliau-beliau telah lebih dulu pergi meninggalkan kita menghadap Hyang Widhi (Tuhan YME). Diakui atau tidak, banyak sekali kita berhutang jasa kepada beliau-beliau para leluhur perintis bangsa. Sebagai konsekuensinya atas tindakan pengingkaran dan penghianatan kepada leluhur, sama halnya perilaku durhaka kepada ibu (pertiwi) kita sendiri yang dijamin akan mendatangkan malapetaka atau bebendu dahsyat. Itulah pentingnya kita tetap nguri-uri atau memelihara dan melestarikan hubungan yang baik kepada leluhur yang telah menurunkan kita khususnya, dan leluhur perintis bangsa pada umumnya. Penghianatan generasi penerus terhadap leluhur bangsa, sama halnya kita menabur perbuatan durhaka yang akan berakibat menuai malapetaka untuk diri kita sendiri.

Sudah menjadi kodrat alam (baca; kodrat ilahi) sikap generasi penerus bangsa yang telah mendurhakai para leluhur perintis bumi pertiwi dapat mendatangkan azab, malapetaka besar yang menimpa seantero negeri. Sikap yang “melacurkan” bangsa, menjual aset negara secara ilegal, merusak lingkungan alam, lingkungan hidup, hutan, sungai, pantai. Tidak sedikit para penanggungjawab negeri melakukan penyalahgunaan wewenangnya dengan cara “ing ngarsa mumpung kuasa, ing madya agawe rekasa, tut wuri nyilakani”. Tatkala berkuasa menggunakan aji mumpung,  sebagai kelas menengah selalu menyulitkan orang, jika menjadi rakyat gemar mencelakai. Seharusnya ing ngarsa asung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.  Walaupun tidak semua orang melakukan perbuatan durhaka namun implikasinya dirasakan oleh semua orang. Sekilas tampak tidak adil, namun ada satu peringatan penting yang perlu diketahui bahwa, hanya orang-orang  yang selalu eling dan waspada yang akan selamat dari malapetaka negeri ini.

Rumus Yang Tergelar

Saya tergerak untuk membuat tulisan ini setelah beberapa kali mendapatkan pertanyaan sbb; apakah kembalinya kejayaan nusantara tergantung dengan peran leluhur ? jawabnya, TIDAK ! melainkan tergantung pada diri kita sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Meskipun demikian bukan berarti menganulir peran leluhur terhadap nasib bangsa saat ini. Peran leluhur tetap besar hanya saja tidak secara langsung. Keprihatinan luar biasa leluhur nusantara di masa lampau dalam membangun bumi nusantara, telah menghasilkan sebuah “rumus” besar yang boleh dikatakan sebagai hukum atau kodrat alam. Setelah keprihatinan dan perjuangan usai secara tuntas, “rumus” baru segera tergelar sedemikian rupa. Rumus berlaku bagi seluruh generasi penerus bangsa yang hidup sebagai warga negara Indonesia dan siapapun yang mengais rejeki di tanah perdikan nusantara. Kendatipun demikian generasi penerus memiliki dua pilihan yakni, apakah akan menjalani roda kehidupan yang sesuai dalam koridor “rumus” besar atau sebaliknya, berada  di luar “rumus” tersebut. Kedua pilihan itu masing-masing memiliki konsekuensi logis. Filsafat hidup Kejawen selalu wanti-wanti ; aja duwe watak kere, “jangan gemar menengadahkan tangan”. Sebisanya jangan sampai berwatak ingin selalu berharap jasa (budi) baik atau pertolongan dan bantuan dari orang lain, sebab yang seperti itu abot sanggane, berat konsekuensi dan tanggungjawab kita di kemudian hari. Bila kita sampai lupa diri apalagi menyia-nyiakan orang yang pernah memberi jasa (budi) baik kepada kita, akan menjadikan sukerta dan sengkala. Artinya membuat kita sendiri celaka akibat ulah kita sendiri. Leluhur melanjutkan wanti-wantinya pada generasi penerus, agar supaya ; tansah eling sangkan paraning dumadi. Mengingat jasa baik orang-orang yang telah menghantarkan kita hingga meraih kesuksesan pada saat ini. Mengingat dari siapa kita dilahirkan, bagaimana jalan kisah, siapa saja yang terlibat mendukung, menjadi perantara, yang memberi nasehat dan saran, hingga kita merasakan kemerdekaan dan ketenangan lahir batin di saat sekarang. Sementara itu, generasi durhaka adalah generasi yang sudah tidak eling sangkan paraning dumadi.

Tugas dan Tanggungjawab Generasi Bangsa

Sebagai generasi penerus bangsa yang telah menanggung banyak sekali hutang jasa dan budi baik para leluhur masa lalu, tak ada pilihan yang lebih tepat selain harus mengikuti rumus-rumus yang telah tergelar. Sebagaimana ditegaskan dalam serat Jangka  Jaya Baya serta berbagai pralampita, kelak negeri ini akan mengalami masa kejayaan kembali yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, bilamana semua suku bangsa kembali nguri-uri kebudayaan, menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal (local wisdom), masing-masing suku kembali melestarikan tradisi peninggalan para leluhur nusantara. Khususnya bagi orang Jawa yang sudah hilang kejawaannya (kajawan) dan berlagak sok asing, bersedia kembali menghayati nilai luhur kearifan lokal. Demikian pula suku Melayu, Dayak, Papua, Minang, Makasar, Sunda, Betawi, Madura, Tana Toraja, Dayak dst, kembali menghayati tradisi dan budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai luhur. Bagaimanapun kearifan lokal memiliki kunggulan yakni lebih menyatu dan menjiwai (manjing ajur ajer) serta lebih mengenal secara cermat karakter alam dan masyarakat setempat. Desa mawa cara, negara mawa tata. Masing-masing wilayah atau daerah memiliki aturan hidup dengan menyesuaikan situasi dan kondisi alamnya. Tradisi dan budaya  setempat adalah “bahasa” tak tertulis sebagai buah karya karsa, cipta, dan karsa manusia dalam berinteraksi dengan alam semesta. Orang yang hidup di wilayah subur makmur akan memiliki karakter yang lembut, santun, toleran, cinta damai namun agak pemalas. Sebaliknya orang terbiasa hidup di daerah gersang, sangat panas, sulit pangan, akan memiliki karakter watak yang keras, temperamental, terbiasa konflik dan tidak mudah toleran. Indonesia secara keseluruhan dinilai oleh manca sebagai masyarakat yang berkarakter toleran, penyabar, ramah, bersikap terbuka. Namun apa jadinya jika serbuan budaya asing bertubi-tubi menyerbu nusantara dengan penuh keangkuhan (tinggi hati) merasa paling baik dan benar sedunia.  Apalagi budaya yang dikemas dalam moralitas agama, atau sebaliknya moralitas agama yang mengkristal menjadi kebiasaan dan tradisi. Akibat terjadinya imperialisme budaya asing, generasi bangsa ini sering keliru dalam mengenali siapa jati dirinya. Menjadi bangsa yang kehilangan arah, dengan “falsafah hidup” yang tumpang-tindih dan simpang-siur menjadikan doktrin agama berbenturan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang lebih membumi. Ditambah berbagai pelecehan konstitusi oleh pemegang tampuk kekuasaan semakin membuat keadaan carut-marut dan membingungkan. Tidak sekedar mengalami kehancuran ekonomi, lebih dari itu bangsa sedang menuju di ambang kehancuran moral, identitas budaya, dan spiritual. Kini, saatnya generasi penerus bangsa kembali mencari identitas jati dirinya, sebelum malapetaka datang semakin besar. Mulai sekarang juga, mari kita semua berhenti menjadi generasi durhaka kepada “orang tua” (leluhur perintis bangsa). Kembali ke pangkuan ibu pertiwi, niscaya anugrah kemuliaan dan kejayaan bumi nusantara akan segera datang kembali.

TRAH MAJAPAHIT

Dalam pola hubungan kekerabatan atau silsilah di dalam Kraton di Jawa di kenal istilah trah. Menurut arti harfiahnya trah adalah garis keturunan atau diistilahkan tepas darah dalem atau kusuma trahing narendra, yakni orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga besar secara genealogis dalam hubungan tali darah (tedhaking andana warih). Banyak sekali orang merasa bangga menjadi anggota suatu trah tertentu namun kebingungan saat menceritakan runtutan silsilah atau trah leluhur yang mana yang menurunkannya. Seyogyanya kita masih bisa menyebut dari mana asal-usul mata rantai leluhur yang menurunkan agar supaya dapat memberikan pengabdian kepada leluhur secara tepat. Dengan demikian rasa memiliki dan menghormati leluhurnya tidak dilakukan dengan asal-asalan tanpa mengetahui siapa persisnya nenek-moyang yang telah menurunkan kita, dan kepada leluhur yang mana harus menghaturkan sembah bakti. Jika kita terputus mengetahui mata rantai tersebut sama halnya dengan mengakui atau meyakini saja sebagai keturunan Adam, namun alur mata rantainya tidak mungkin diuraikan lagi. Mengetahui tedhaking andana warih membuat kita lebih tepat munjuk sembah pangabekti atau menghaturkan rasa berbakti dan memuliakan leluhur kita sendiri. Jangan sampai seperti generasi durhaka yakni orang-orang kajawan rib-iriban yang tidak memahami hakekat, kekenyangan “makan kulit”, menjunjung setinggi langit leluhur bangsa asing sekalipun harus mengeluarkan beaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah tapi tidak mengerti makna sesungguhnya. Sungguh ironis, sementara leluhurnya sendiri terlupakan dan makamnya dibiarkan merana hanya karena takut dituduh musrik atau khurafat. Cerita ironis dan menyedihkan itu seketika raib tatkala sadar telah mendapatkan label sebagai “orang suci” dan saleh hanya karena sudah meluhurkan leluhur bangsa asing. Ya, itulah kebiasaan sebagian masyarakat yang suka menilai simbol-simbolnya saja, bukan memahami esensinya. Apakah seperti itu cara kita berterimakasih kepada leluhur yang menurunkan kita sendiri, dan kepada leluhur perintis bangsa? Rupanya mata hati telah tertutup rapat, tiada lagi menyadari bahwa teramat besar jasa para leluhur bangsa kita. Tanpa beliau-beliau pendahulu kita semua yang telah menumpahkan segala perjuangannya demi kehidupan dan kemuliaan anak turun yang mengisi generasi penerus bangsa rasanya kita tak kan pernah hidup saat ini.

Tolok ukur kejayaan nusantara masa lalu adalah kejayaan kerajaan Pajajaran, Sriwijaya dan Majapahit, terutama yang terakhir.  Trah atau garis keturunan kerajaan Majapahit yang masih eksis hingga sekarang, yakni kerajaan Mataram Panembahan Senopati di Kotagede Yogyakarta, Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran di kota Solo, generasi Mangkubumen yakni Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta. Semuanya adalah generasi penerus Majapahit terutama raja terakhir Prabu Brawijaya V. Berikut ini silsilah yang saya ambil secara garis besarnya saja ;

Prabu Brawijaya V mempunyai 3 putra di antaranya adalah :

1. Ratu Pembayun (Lajer Putri)

2. Raden Bondhan Kejawan / Lembupeteng Tarub (Lajer Putra)

3. Raden Patah / Jin Bun / Sultan Buntoro Demak I (Lajer Putra; tetapi ibu kandung dari bangsa asing yakni; Putri Cempo dari Kamboja ; beragama Islam)

https://sabdalangit.wordpress.com

Trah Ratu Pembayun menurunkan 2 Putra :

1. Ki Ageng Kebo Kanigoro

2. Ki Ageng Kebo Kenongo/Ki Ageng Pengging

Ki Ageng Kebo Kenongo menurunkan 1 Putra: (Lajer Putri)

1. Mas Karebet / Joko Tingkir / Sultan Hadiwijoyo/ Sultan Pajang I (Lajer Putri)

Sementara itu Raden Patah / Jin Bun / Sultan Buntoro Demak I, menurunkan 2 Putera yakni :

(1) Pangeran Hadipati Pati Unus / Sultan Demak II

(2) Pangeran Hadipati Trenggono / Sultan Demak III

Keduanya penerus Demak – tetapi akhirnya putus alias demak runtuh karena pemimpinnya tidak kuat.

Kerajaan Demak hanya berlangsung selama 3 periode. Entah ada kaitannya atau tidak namun kejadiannya sebagaimana dahulu pernah diisaratkan oleh Prabu Brawijaya V saat menjelang puput yuswa. Prabu Brawijaya V merasa putranda Raden Patah menjadi anak yang berani melawan orang tua sendiri, Sang Prabu Brawijaya V (Kertabhumi), apapun alasannya. Maka Prabu Brawijaya V bersumpah bila pemerintahan Kerajaan Demak hanya akan berlangsung selama 3 dinasti saja (Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono). Setelah itu kekuasaa Kerajaan Demak Bintoro akan redup dengan sendirinya. Hal senada disampaikan pula oleh Nyai Ampel Gading kepada cucunda Raden Patah, setiap anak yang durhaka kepada orang tuanya pasti akan mendapat bebendu dari Hyang Mahawisesa. Dikatakan oleh Nyai Ampel Gading, bahwa Baginda Brawijaya V telah memberikan 3 macam anugrah kepada Raden Patah yakni; 1) daerah kekuasaan yang luas, 2) diberikan Tahta Kerajaan, 3) dan dipersilahkan menyebarkan agama baru yakni agama sang ibundanya (Putri Cempa) dengan leluasa. Namun Raden Patah tetap menginginkan tahta Majapahit, sehingga berani melawan orang tuanya sendiri. Sementara ayahandanya merasa serba salah, bila dilawan ia juga putera sendiri dan pasti kalah, jika tidak dilawan akan menghancurkan Majapahit dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Raden Patah. Akhirnya Brawijaya V memilih mengirimkan sekitar 3000 pasukan  saja agar tidak mencelakai putranda Raden Patah. Sementara pemberontakan Raden Patah ke Kerajaan Majapahit membawa bala tentara sekitar 30 ribu orang, dihadang pasukan Brawijaya V yang hanya mengirimkan 3000 orang. Akibat jumlah prajurit tidak seimbang maka terjadi banjir darah dan korban berjatuhan di pihak Majapahit. Sejak itulah pustaka-pustaka Jawa dibumihanguskan, sementara itu orang-orang yang membangkang dibunuh dan rumahnya dibakar. Sebaliknya yang memilih mengikuti kehendak Raden Patah dibebaskan dari upeti atau pajak. Senada dengan Syeh Siti Jenar yang enggan mendukung pemberontakan Raden Patah ke Majapahit, adalah Kanjeng Sunan Kalijaga yang sempat memberikan nasehat kepada Raden Patah, agar tidak melakukan pemberontakan karena dengan memohon saja kepada ayahandanya untuk menyerahkan tahta, pasti permintaan Raden Patah akan dikabulkannya. Hingga akhirnya nasehat tak dihiraukan Raden patah, dan terjadilah perang besar yang membawa banyak korban. Hal ini sangat disesali oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, hingga akhirnya memutuskan untuk berpakaian serba berwarna wulung atau hitam sebagai pertanda kesedihan dan penyesalan atas peristiwa tersebut.

https://sabdalangit.wordpress.com

Penerus Majapahit

Lain halnya nasib Raden Bondan Kejawan yang dahulu sebelum Sri Narpati Prabu Brawijaya V meninggal ia masih kecil dititipkan kepada putranda Betara Katong, dikatakan jika Betara katong harus menjaga keselamatan Raden Bondan Kejawan karena ialah yang akan menjadi penerus kerajaan Majapahit di kelak kemudian hari. Berikut ini alur silsilah Raden Bondan Kejawan hingga regenerasinya di masa Kerajaan Mataram.

Raden Bondhan Kejawan/Lembu Peteng Tarub-Dewi Nawang Sih (Dewi Nawang Sih adalah seorang putri dari Dewi Nawang Wulan-Jaka Tarub) (Lajer Putra)

menurunkan Putera :

1. Raden Depok / Ki Ageng Getas Pandowo (Lajer Putra)

2. Dewi Nawang Sari (Kelak adl calon ibu Ratu Adil/SP/Herucakra)

Raden Depok / Ki Ageng Getas Pandowo mempunyai 1 Putera:

Bagus Sunggam / Ki Ageng Selo (Lajer Putra)

Bagus Sunggam / Ki Ageng Selo mempunyai 1 Putera bernama:

Ki Ageng Anis (Ngenis) (Lajer Putra)

Ki Ageng Anis (Ngenis) mempunyai 2 Putera :

1. Ki Ageng Pemanahan / Ki Ageng Mataram

2. Ki Ageng Karotangan / Pagergunung I

tp://sabdalangit.wordpress.com

Ki Ageng Pemanahan / Mataram mempunyai 1 Putera:

Raden Danang Sutowijoyo / Panembahan Senopati/ Sultan Mataram I

Panembahan Senopati akhirnya menjadi generasi Mataram Islam (kasultanan) pertama yang meneruskan kekuasaan Majapahit hingga kini. Pada masa itu spiritualitas diwarnai nilai sinkretisme antara filsafat hidup Kejawen, Hindu, Budha dan nilai-nilai Islam hakekat sebagaimana terkandung dalam ajaran Syeh Siti Jenar, terutama mazabnya Ibnu Al Hallaj. Pada saat itu, hubungan kedua jalur spiritual masih terasa begitu romantis saling melengkapi dan belum diwarnai intrik-intrik politik yang membuyarkan sebagaimana terjadi sekarang ini.

Begitulah silsilah lajer putra dari Brawijaya V. Menurut tradisi Jawa wahyu keprabon akan turun kepada anak laki-laki atau lajer putra. Sedangkan Raden patah walaupun lajer putra tetapi dari Putri bangsa asing. Dan Raden Patah dianggap anak durhaka oleh ayahandanya Prabu Brawijaya Kertabhumi dan neneknya Nyai Ampel Gading. Namun demikian, bagi penasehat spiritualnya yakni Ki Sabdapalon dan Nayagenggong yang begitu legendaris kisahnya, pun Prabu Brawijaya walaupun secara terpaksa atau tidak sengaja telah menghianati para pendahulunya pula.

Dari pemaparan kisah di atas ada suatu pelajaran berharga untuk generasi penerus agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Artinya jangan sampai kita berani melawan orang tua, apalgi sampai terjadi pertumpahan darah. Karena dapat tergelincir pada perberbuatan durhaka kepada orang tua kita terutama pada seorang ibu, yakni ibu pertiwi. Dengan kata lain durhaka kepada para leluhur yang telah merintis bangsa dengan susah payah. Karena Tuhan pasti akan memberikan hukuman yang setimpal, dan siapapun tak ada yang bisa luput dari bebendu Tuhan.

Pralampita Leluhur Bangsa

Saya ingin mengambil beberapa bait dari serat Darmagandul yang unik dan menarik untuk dianalisa, sekalipun kontroversial namun paling tidak ada beberapa nasehat dan warning yang mungkin dapat menjadi pepeling bagi kita semua, khususnya bagi yang percaya. Bagi yang tidak mempercayai, hal itu tidak menjadi masalah karena masing-masing memiliki hak untuk menentukan sikap dan mencari jalan hidup secara cermat, tepat dan sesuai dengan pribadi masing-masing.

Paduka yêktos, manawi sampun santun gami selam,

nilar gamabudi, turun paduka tamtu apês,

Jawi kantun jawan, Jawinipun ical, rêmên nunut bangsa sanes.

Benjing tamtu dipun prentah dening tiyang Jawi ingkang mangrêti.

Paduka pahami, bila sudah memeluk gama selam, meninggalkan gamabudi,

Keturunan Paduka pasti mendapatkan sial, Jawa tinggal seolah-olah jawa,

nilai ke-Jawa-annya telah hilang, gemar nebeng bangsa lain

Besok tentu diperintah oleh orang Jawa yang memahami (Kejawa-an)

Cobi paduka-yêktosi, benjing: sasi murub botên tanggal,

wiji bungkêr botên thukul, dipun tampik dening Dewa,

tinanêma thukul mriyi, namung kangge têdha pêksi,

mriyi punika pantun kados kêtos,

amargi Paduka ingkang lêpat, rêmên nêmbah sela

Cobalah Paduka pahami, besok; sasi murub boten tanggal

Biji-bijian tidak tumbuh, ditolak oleh Tuhan

Walaupun ditanam yang tumbuh berupa padi jelek

Hanya jadi makanan burung

Karena Paduka lah yang bersalah, suka menyembah batu

Paduka-yêktosi, benjing tanah Jawa ewah hawanipun,

wêwah bênter awis jawah, suda asilipun siti,

kathah tiyang rêmên dora,

kêndêl tindak nistha tuwin rêmên supata,

jawah salah mangsa, damêl bingungipun kanca tani.

Paduka pahami, kelak tanah Jawa berubah hawanya,

Berubah menjadi panas dan jarang hujan, berkurang hasil bumi

Banyak orang suka berbuat angkara

Berani berbuat nista dan gemar bertengkar,

Hujan salah musim, membuat bingung para petani

Wiwit dintên punika jawahipun sampun suda,

amargi kukuminipun manusa anggenipun sami gantos agami.

Benjing yen sampun mrêtobat, sami engêt dhatêng gamabudi malih,

lan sami purun nêdha woh kawruh, Dewa lajêng paring pangapura,

sagêd wangsul kados jaman Budhi jawahipun”.

Mulai hari ini hujan sudah mulai berkurang,

Sebagai hukumannya manusia karena telah berganti agama

Besok bila sudah bertobat, orang-orang baru ingat kepada gamabudi lagi

Dan bersedia makan buahnya ilmu, maka Tuhan akan memberi ampunan

Kesuburan tanah dapat kembali seperti zaman gamabudi

https://sabdalangit.wordpress.com

Memahami Leluhur dan Kemusyrikan

Belajar dari pengalaman pribadi dan sebagaimana terdapat dalam tradisi Jawa, saya pribadi percaya bahwa leluhur masih dapat memberikan bimbingan dan arahan (njangkung dan njampangi) memberikan doa dan restu kepada anak turunnya. Komunikasi dapat berlangsung melalui berbagai media, ambil contoh misalnya melalui mimpi (puspa tajem), melalui keketeg ing angga, suara hati nurani, bisikan gaib, atau dapat berkomunikasi langsung dengan para leluhur. Barangkali di antara pembaca ada yang menganggap hal ini sebagai bualan kosong saja, bahkan menganggap bisikan gaib dipastikan dari suara setan yang akan menggoda iman. Boleh dan sah-sah saja ada pendapat seperti itu. Hanya saja tidak perlu ngotot mempertahankan tingkat pemahaman sendiri. Sebab jika belum pernah menyaksikan sendiri noumena atau eksistensi di alam gaib sebagai being yang ada, kesadaran kita masih dikuasai oleh kesadaran akal-budi, kesadarannya hanyalah dalam batas kesadaran jasad/lahiriah semata. Sebaliknya kesadaran batinnya justru menjadi mampet tak bisa berkembang. Padahal untuk memahami tentang kesejatian hidup diperlukan sarana kesadaran batiniah atau rohani.

Bagi pemahaman saya pribadi, adalah sangat tidak relevan suatu anggapan bahwa interaksi dengan leluhur itu dianggap musyrik. Apalagi dianggap non-sense, bagi saya anggapan itu merupakan kemunduran dalam kesadaran batin sekalipun jika di banding zaman animisme dan dinamisme. Menurut pemahaman saya musyrik adalah persoalan dalam hati dan cara berfikir, bukan dalam manifestasi tindakan. Saya tetap percaya bahwa tanpa adanya kuasa dan kehendak Tuhan apalah artinya leluhur. Leluhur sekedar sebagai perantara. Seperti halnya anda mendapatkan rejeki melalui perantara perusahaan tempat anda bekerja. Jika Anda menuhankan perusahaan tempat anda bekerja sama halnya berfikir musrik. Dan orang dungu sekalipun tak akan pernah menuhankan leluhur karena leluhur itu roh (manusia) yang jasadnya telah lebur kembali menjadi tanah. Hubungan dengan leluhur seperti halnya hubungan dengan orang tua, saudara, tetangga, atau kakek-nenek yang masih hidup yang sering kita mintai tolong. Perbedaannya hanyalah sekedar yang satu masih memiliki jasad kotor, sedangkan leluhur sudah meninggalkan jasad kotornya. Bila kita mohon doa restu pada orang hidup yang masih dibungkus jasad kotor mengapa tak dituduh musrik, sedangkan kepada leluhur dianggap musrik. Padahal untuk menjadi musrik itu pun sangat mudah, anda tinggal berfikir saja jika seorang dokter dengan resep obat yang anda minum adalah mutlak menjadi penyembuh penyakit di luar kuasa Tuhan. Atau anda meminta tolong kepada tetangga untuk mbetulin genting bocor, dan orang itu dapat bekerja sendiri tanpa kuasa Tuhan. Saya fikir konsep musyrik adalah cara berfikir orang-orang yang hidup di zaman jahiliah saja. Atau mungkin manusia purba jutaan tahun lalu. Namun apapun alasannya tuduhan musrik menurut saya, merupakan tindakan penjahiliahan manusia.

Kendatipun demikian, jika tidak ada jalinan komunikasi dengan leluhur, para leluhur tak akan mencampuri urusan duniawi anak turunnya. Oleh sebab itu dalam tradisi Jawa begitu kental upaya-upaya menjalin hubungan dengan para leluhurnya sendiri. Misalnya dilakukan ziarah, nyekar, mendoakan, merawat makam, selamatan, kenduri, melestarikan warisan, dan menghayati segenap ajaran-ajarannya yang mengandung nilai luhur filsafat kehidupan.

helokity

sejarah presiden indonesia

Politik Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Dengan demikian, membuat sebuah sistem kediktatoran baru hampir mustahil. Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil (meskipun korupsi dan politik uang di mana orang membeli kekuasaan atau posisi politik masih tetap lazim).

Ikhtisar Struktur Politik Indonesia

Indonesia adalah negara sekuler yang berarti kebijakan-kebijakan politiknya tidak selalu didasarkan dari satu ajaran agama tertentu dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi negara. Meskipun demikian, agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Warga negara Indonesia wajib menganut salah satu agama yang diakui oleh negara (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu), menjadi Ateis bukanlah pilihan yang tepat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri, Islam memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam. Desenstralisasi politik di era pasca-Suharto telah memberikan kekuatan lebih besar pada pemerintahan daerah dan efek dari perkembangan ini tersirat dalam pengambilan keputusan politik daerah yang semakin terpengaruh oleh ajaran agama tertentu. Contoh kebijakan-kebijakan politik di daerah Muslim dengan pengaruh ajaran yang ketat misalnya adalah pelarangan usaha dengan bahan dasar babi atau mewajibkan perempuan menggunakan hijab atau kerudung. Kebijakan-kebijakan semacam ini akan terkesan aneh jika diimplementasikan di wilayah timur Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dengan mayoritas penduduk Muslim dan orang Jawa (Muslim) yang mendominasi dunia politik nasional, secara keseluruhan Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Presiden yang menganut agama non-Muslim, tampaknya mustahil. Walaupun begitu, Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat karena sebagian besar Muslim Indonesia adalah Muslim abangan. Contohnya ketika Megawati Sukarnoputri terpilih menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2001, hanya sedikit kelompok minoritas yang menolak kepemimpinannya hanya karena mempercayai satu doktrin Islam yang tidak memperbolehkan perempuan untuk memimpin.

Sistem politik Indonesia terdiri dari tiga lembaga:

•Eksekutif
•Legislatif
• Yudikatif

Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat-elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Selama masa kampanye presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan. Dengan demikian komposisi kedua pemimpin ini adalah kepentingan strategi politik besar. Hal-hal yang dapat mempengaruhi strategi politik adalah latar belakang etnis (dan agama) dan posisi sosial (sebelumnya) dalam masyarakat. Dalam hal etnisitas dan agama, seorang Muslim Jawa akan lebih mendapat sokongan popularitas karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim Jawa. Untuk posisi politik yang tingkatnya lebih rendah (tergantung dari konteks agama daerah tertentu), pimpinan-pimpinan politik yang bukan Islam masih mungkin adanya (contohnya wakil gubernur Jakarta saat ini, Basuki Cahaya Purnama, yang adalah seorang Cina Kristen). Dengan menilik posisi sosial (sebelumnya) di masyarakat ada beberapa kategori yang dapat memberikan dukungan populer di pelbagai kalangan. Kategori-kategori itu adalah (pensiunan) pejabat tentara, pengusaha, teknokrat dan pimpinan intelektual Muslim. Oleh karena itu untuk mempertinggi kesempatan menang dalam pemilu presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari dua kategori sosial yang berbeda supaya bisa menggapai khalayak pemilih yang lebih luas lagi. Contohnya, presiden Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono (seorang pensiunan tentara) memilih Boediono (seorang teknokrat Muslim jawa) sebagai wakil presiden di masa kampanye tahun 2009. Kecepercayaan rakyat kepada pasangan ini meningkat karena Boediono adalah seorang pakar ekonomi. Meski Indonesia mengalami kepemimpinan otoritas di masa Suharto, saat ini pun seorang jendral masih dapat kepopuleran dari rakyat karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang kuat.

Setelah pemilu, presiden baru yang terpilih akan memilih anggota kabinetnya yang biasanya terdiri dari anggota-anggota partainya, partai koalisi dan teknokrat non-partai. Klik di sini untuk melihat susunan kabinet Indonesia saat ini.

Yang mencakup lembaga legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR, yang terdiri dari 560 anggota, bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja lima tahun dengan proporsi perwakilan yang adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya, DPR mengantongi reputasi buruk karena isu-isu skandal korupsi yang acap kali dilakukan oleh para anggotanya. DPD menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud, dengan demikian keberadaanya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih empat calon anggota DPD (yang akan bekerja di pemerintahanan selama lima tahun) dari non-partai. Karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang.

Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. MA adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding dan MA juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan rendah. Tahun 2003 sebuah Mahkamah baru dibentuk, yaitu Mahkamah Konstitusi. MK memonitor keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen (MPR) dan posisinya sejajar dengan Konstitusi Indonesia. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan agama dan pengadilan militer. Sebuah Komisi Yudisial mengawasi pemeliharaan jabatan, martabat dan perilaku hakim-hakim Indonesia. Ada banyak laporan Bahwa lembaga peradilan di Indonesia tidak bebas dari korupsi dan tidak sepenuhnya independen dari cabang-cabang politik lain.

 

Sejarah Penjajahan Indonesia

Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang.

Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.

 

 Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 ketika Belanda dikuasai oleh Perancis dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang juga dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa - yang disebutkan residen - yang secara langsung merupakan bawahan dari - dan harus melapor kepada - Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengelola pemerintahan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah para priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda.

Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215,000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai - dan pangeran Diponegoro ditangkap - Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya.

Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa

Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa dan Perang Jawa mengakibatkan beban finansial yang besar bagi keuangan Kerajaan Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber utama pendapatan untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era Tanam Paksa namun Pemerintah Kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang berarti Sistem Kultivasi) di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis (dan jumlah) komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti para petani Jawa harus menyerahkan seperlima dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang sudah ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dari waktu-waktu sebelumnya, dan karena itu mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih berlaku. Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara 1860 ke 1866, angka ini bertambah menjadi 33%.

Pada awalnya, Sistem Tanam Paksa tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pengusaha Tionghoa bergabung di dalamnya. Namun, setelah 1850 - waktu Sistem Tanam Paksa direorganisasi - Pemerintah Kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi ketika Pemerintah Kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha Eropa.

Zaman Liberal Hindia Belanda

Semakin banyak suara-suara terdengar di Belanda yang menolak Sistem Tanam Paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan Sistem Tanam Paksa ini terjadi karena alasan-alasan kemanusiaan dan ekonomi. Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan sukses menghilangkan beberapa karakteristik Sistem Tanam Paksa, seperti persentase penanaman dan keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk mengekspor hasil panen. Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun - walaupun kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal - keadaan para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang pangan dan penyakit tidak lebih baik dibandingkan masa Tanam Paksa.

Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ketika Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting bagi Benda untuk memperluas wilayah di Nusantara - selain keuntungan keuangan - adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling terkenal dan lama selama periode ekspansi Belanda adalah Perang Aceh yang dimulai di tahun 1873 dan berlangsung sampai 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau lain di nusantara sebagai kesatuan politis kolonial telah sebagian besar dicapai pada awal abad ke-20.

Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia

Ketika perbatasan Hindia Belanda mulai mengambil bentuk menjadi Indonesia saat ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan. Politik Etis (mengakui bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, pendidikan dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.

Politik Etis menyebabkan efek samping yang besar. Komponen pendidikan berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap Pemerintah Kolonial. Politik Etis memberikan kesempatan, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi. Untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai 'orang Indonesia'.

Pada 1908, para pelajar di Batavia mendirikan asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai saat kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal ini memulai tradisi politik kerja sama antara elit muda Indonesia dan para pejabat pemerintahan Belanda yang diharapkan untuk membantu wilayah Hindia Barat mencapai kemerdekaan yang terbatas. Bab selanjutnya dalam kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah pendirian partai politik pertama berbasis masa, Sarekat Islam di 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha asli untuk melawan para pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namum kemudian mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedasaran politik populer dengan tendensi subversif. Gerakan-gerakan penting lainnya yang menyebabkan terbukanya pemikiran politik pribumi adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan di tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan tahun 1914 yang menyebarkan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1920.

Pada awalnya, Pemerintah Kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi di tahun 1920an (seperti yang tampak dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) Pemerintah Belanda mengubah tindakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang menekan semua tindakan yang diduga subversif. Rezim represif ini hanya memperparah keadaan dengan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di tahun 1927 sebagai sebuah reaksi pada rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.

Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini adalah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa kemerdekaan (merah-putih) dikibarkan untuk pertama kalinya. Pemerintah Kolonial Belanda bertindak dengan melakukan aksi-aksi penekanan. Para pemimpin nasionalis muda, seperti Sukarno (yang menjadi presiden pertama Indonesia di tahun 1945) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia yang pertama) ditangkap dan diasingkan.

Invasi Jepang ke Hindia Belanda

Pihak Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis namun mereka tidak pernah bisa menghapuskan sentimen nasionalisme. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan bantuan-bantan dari luar untuk menghancurkan sistem kolonial. Di Maret 1942, orang-orang Jepang, dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menguasai Hindia Belanda. Walaupun pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk Indonesia, mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang: kekurangan makanan, pakaian dan obat dan juga kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kurangnya makanan terjadi terutama disebabkan karena administrasi yang tidak kompeten, mengubah Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (disebut romusha) ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek yang membutuhkan banyak tenaga kerja di Jawa.

Ketika Jepang mengambil alih para pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan oleh orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Orang-orang Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dua hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki.

Orde Lama Soekarno: Kelahiran Indonesia

Soekarno (1901-1970), yang lahir di Surabaya (Jawa Timur) pada masa pemerintahan kolonial Belanda, adalah pemimpin nasionalis yang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bertumbuh dalam lingkungan tradisional Jawa (dikombinasikan dengan pengaruh-pengaruh Bali dari sisi keluarga ibunya), Soekarno mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah modern kolonial Belanda. Sejak usia muda minat utamanya adalah membaca buku-buku dengan topik-topik filosofi, politik dan sosialisme. Waktu sekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Oemar Said Tjokroaminoto, pemimpin pertama dari Sarekat Islam (yang kemudian menjadi gerakan penting untuk kebangkitan nasional Indonesia). Tjokroaminoto menjadi mentor politik dan inspirasi bagi Soekarno.

Pada tahun 1927 Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun, aktivitas-aktivitas politik subversif ini menyebabkan penangkapan dan pemenjaraannya oleh rezim Pemerintah Kolonial Belanda yang represif di tahun 1929. Bagi orang-orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno hanya memperkuat citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930an, menyebabkan Soekarno berkali-kali dipenjara. Ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda di bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses. Sebuah taktik yang terbukti efektif.

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, pencetus dari nasionalisme Indonesia, karena mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia dan membawa identitas politik baru pada negara Indonesia.

Kelahiran yang Sulit Bangsa Indonesia

Waktu Soekarno (Presiden pertama Indonesia) dan Mohammad Hatta (Wakil Presiden pertama Indonesia), dua nasionalis paling terkemuka di Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bersama dengan publikasi konstitusi yang pendek dan sementara (Undang-Undang Dasar 1945), tantangan-tantangan mereka masih jauh dari berakhir. Nyatanya akan membutuhkan empat tahun revolusi lagi untuk melawan Belanda yang - setelah dibebaskan dari Jerman di Eropa - kembali untuk mengklaim kembali koloni mereka. Belanda berkeras untuk tidak melepaskan koloni mereka di Asia Tenggara yang sangat menguntungkan namun kemudian harus menghadapi kenyataan. Di bawah tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 (kecuali untuk wilayah barat pulau Papua). Namun, negosiasi dengan Belanda menghasilkan 'Republik Indonesia Serikat' yang memiliki konstitusi federal yang dianggap terlalu banyak dipengaruhi oleh Belanda. Oleh karena itu, konstitusi ini segera diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang menjadi dasar hukum sistem pemerintahan parlementer, menjamin kebebasan individu dan mengharuskan militer untuk tunduk kepada supremasi sipil. Posisi presiden, secara garis besar, hanya memiliki fungsi seremonial dalam sistem ini.

Perdebatan antara beberapa pihak yang berpengaruh mengenai dasar ideologis Indonesia dan hubungan organisasional antara sejumlah badan negara telah dimulai sebelum proklamasi tahun 1945. Tentara Indonesia, para pahlawan Revolusi, selalu memiliki aspirasi politik sendiri. Namun, UUDS 1950, tidak menyediakan peran politik bagi para militer. Para perwakilan dari partai-partai Islam dalam pembicaraan-pembicaraan konstitusi - meskipun dalam topik-topik lain tidak mewakili kelompok yang homogen - ingin Indonesia menjadi sebuah negara Islam yang diatur dengan hukum syariah. Namun kelompok-kelompok lain menganggap bahwa pendirian sebuah negara Islam akan membahayakan persatuan Indonesia dan bisa memicu pemberontakan dan gerakan-gerakan separatisme karena terdapat jutaan orang non-Muslim di Indonesia. Hal lain yang menyebabkan kekecewaan di pihak perwakilan partai-partai Islam dan militer adalah kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah dilarang oleh pemerintahanan kolonial pada tahun 1927 karena mengorganisir pemberontakan-pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatra Barat, PKI meraih dukungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan menjadi salah satu partai paling populer dalam skala nasional. Dan terakhir, ada juga para nasionalis yang menekankan kebutuhan akan jaminan hak-hak individu versus negara. Para nasionalis berjuang dalam PNI (versi partai politik dari gerakan PNI yang telah disebutkan sebelumnya, didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 dan yang bertujuan meraih kemerdekaan). PNI meraih banyak dukungan di Indonesia.

Makanya Soekarno harus mencari sebuah cara untuk menyatukan sudut pandang yang berbeda-beda ini. Pada Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya mengenai kebangsaan Indonesia dengan memproklamasikan filosofi Pancasila. Pancasila ini adalah lima prinsip yang akan menjadi dasar Negara Indonesia:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia

Namun, ada satu masalah berkelanjutan yang menjadi penghalang persatuan masyarakat Indonesia yang sangat pluralistis melalui Pancasila yaitu adalah tuntutan pendirian negara Islam oleh partai-partai Islam. Pada awalnya, Panitia Sembilan (komite yang terdiri dari sembilan tokoh kemerdekaan yang merumuskan dasar negara Indonesia) setuju untuk menambahkan tambahan pendek pada sila pertama: 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.' Namun, sebelum diumumkan ke publik, tambahan pada dasar negara tahun 1945 versi pertama ini (dikenal sebagai Piagam Jakarta) dihapuskan karena kekuatiran bahwa hal ini bisa menimbulkan kemarahan dari kelompok-kelompok non-Muslim atau Muslim tradisi (yang tidak terlalu religius). Penghapusannya kemudian menyebabkan ketidakpercayaan yang dalam pada kelompok nasionalis sekuler oleh komunitas Muslim yang lebih ortodoks.

Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950an ditandai oleh ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara. Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama ini terjadi pada tahun 1955 dan dianggap jujur dan adil (dan akan membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun sebelum Indonesia bisa memiliki contoh lain dari pemilu yang jujur dan adil). Dua partai Islam yang besar yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama (Nahdatul Ulama telah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952) mendapatkan masing-masing 20,9% dan 18,4% suara. PNI meraih 20,3% suara, sementara PKI meraih 16,4%. Ini berarti tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintahan sehingga kabinet di masa parlementer dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi antara berbagai aliran ideologi. Dari 1950 sampai 1959, tujuh kabinet yang memerintah berganti-ganti secara cepat, setiap kabinet gagal membuat perubahan signifikan untuk negara.

Selain perselisihan dalam elit politik Jakarta, ada masalah-masalah lain yang membahayakan persatuan Indonesia pada era 1950an. Gerakan militan Darul Islam, yang bertujuan mendirikan negara Islam menggunakan teknik perang gerilya untuk mencapai tujuannya, telah memenangkan wilayah-wilayah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Gerakan ini telah dimulai selama periode kolonial namun cepat merubah arahnya melawan pemerintahan di bawah Soekarno hingga penyerahannya pada tahun 1962. Gerakan-gerakan subversif lain yang berdampak adalah Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat. Keduanya dimulai pada akhir 1950an dan menkonfrontasi pemerintah pusat dengan tuntutan-tuntutan reformasi politik, ekonomi, dan regional. Gerakan-gerakan ini dipimpin oleh para perwira militer, didukung oleh anggota-anggota Masyumi dan Central Intelligence Agency (CIA) dari Amerika Serikat yang menganggap popularitas PKI sebagai sebuah ancaman besar. Dengan menggunakan kekuatan militer, pemerintah pusat berhasil menghancurkan gerakan-gerakan ini pada awal 1960an. Terakhir, para mantan anggota militer bentukan Pemerintah Kolonial Belanda yang bernama Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Sekalipun berhasil dikalahkan oleh kekuatan militer Indonesia pada tahun yang sama, konflik bersenjata berlanjut hingga tahun 1963.

Demokrasi Terpimpin Soekarno

Soekarno menyadari bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Soekarno adalah "Demokrasi Terpimpin" yang berarti pengembalian kepada UUD 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Dengan cara ini, Soekarno memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencana-rencananya. Pihak militer, yang tidak senang dengan perannya yang kecil dalam masalah-masalah politik hingga saat itu, mendukung perubahan orientasi ini. Pada tahun 1958, Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah 'kelompok fungsional' yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik dan pada periode Demokrasi Terpimpin, perannya dalam politik akan menjadi lebih besar.

Pada tahun 1959, Soekarno memulai periode Demokrasi Terpimpin. Ia membubarkan parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru yang setengah dari anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno. Soekarno juga menyadari bahaya bagi kedudukannya bila militer menjadi terlalu kuat. Karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan dari PKI untuk mengimbangi kekuatan militer. Baik militer maupun PKI merupakan bagian dari filosofinya yang disebut 'Nasakom', sebuah akronim yang mencampurkan tiga buah ideologi yang paling penting dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1950an dan awal 1960an yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketiga komponen ini hanya memiliki sedikit kesamaan, bahkan tiap komponen bermasalah dengan komponen lainnya. Semuanya tergantung pada kemampuan politik, kharisma dan status Soekarno untuk tetap menjaga kesatuan ketiga komponen ini.

Karakteristik lain dari Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah tendensi anti Barat dalam kebijakan-kebijakannya. Beliau memperkuat usaha-usaha untuk mengambil alih bagian Barat pulau Papua dari Belanda. Setelah sejumlah konflik bersenjata, Belanda menyerahkan wilayah ini kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia pada tahun selanjutnya. Sejak tahun 1962 sampai 1966, Soekarno menggelar politik konfrontasi melawan Malaysia. Beliau menganggap pendirian Federasi Malaysia, termasuk Malaka, Singapura, dan wilayah Kalimantan yang sebelumnya dikuasai Inggris (Sarawak dan Sabah), sebagai kelanjutan dari pemerintah kolonial dan melaksanakan kampanye militer yang tidak sukses untuk ‘menghancurkan’ Malaysia. Bagian dari kebijakan konfrontasi ini adalah keluarnya Indonesia dari PBB karena PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota. Pada tahun 1965, Soekarno terus memutuskan hubungan dengan dunia kapitalis Barat dengan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, yang berarti bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti dialirkan ke Indonesia. Hal ini memperburuk situasi ekonomi Indonesia yang telah mencapai level ekstrim berbahaya pada saat itu.

Kudeta Misterius Gerakan 30 September

Gejolak antara ketiga komponen Nasakom menguat. Pada 30 September 1965, menjadi jelas betapa berbahayanya campuran politis yang telah diciptakan Soekarno. Pada malam itu, enam jenderal dan satu letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira aliran kiri yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Berdasarkan tuduhan yang ada, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta untuk menjatuhkan Soekarno. Namun, tidak ada bukti bahwa akan ada kudeta militer melawan Soekarno. Juga tidak ada bukti bahwa PKI berada di belakang serangan untuk mencegah kudeta militer ini. Namun, Suharto, kepala dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang mengambil alih kekuasaan militer karena menjadi perwira militer tertinggi setelah pembunuhan para atasannya, dengan cepat menyalahkan PKI. Dengan segera, pengikut komunis dan orang-orang yang diduga mengikuti komunis dibantai terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Sumatra Utara. Dugaan jumlah korban bervariasi di antara 400.000 sampai 1 juta orang. Diduga bahwa pihak-pihak yang melakukan pembantaian adalah unit-unit militer, kelompok-kelompok kriminil sipil (yang mendapatkan senjata dari militer) dan Ansor (organisasi pemuda militan dari Nahdlatul Ulama). Pembantaian ini berlanjut sepanjang 1965 dan 1966. Namun, banyak isu mengenai kudeta ini dan tindakan-tindakan anti-komunis selanjutnya tetap tidak jelas sampai saat ini dan kemungkinan besar tidak akan diketahui kebenarannya. Setelah Orde Baru Suharto berakhir pada tahun 1998, masyarakat Indonesia mulai meragukan penjelasan resmi dari Pemerintah yang menyalahkan komunis namun bab sejarah ini tidak menerima perhatian besar dalam diskusi publik, kecuali sebuah laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2012 yang menyatakan pembantaian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia luar biasa.

Kudeta ini dan peristiwa-peristiwa selanjutnya menyebabkan konsekuensi-konsekuensi politis dramatis untuk Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer yang membuat kekuasaan nyata berada di tangan Jenderal Suharto. Selama dua tahun selanjutnya, Suharto dengan pelan namun pasti memperluas kekuasaannya dan menyudutkan Soekarno ke pinggir. Hal ini menandai dimulainya Orde Baru Suharto. Soekarno ditempatkan di bawah tahanan rumah di Bogor (Jawa Barat) dan kesehatannya menurun hingga kematiannya pada tahun tahun 1970.

 

Orde Baru Suharto: Pembangunan Indonesia di Bawah Pemerintahan Otoriter

Suharto (1921-2008), Presiden kedua Indonesia, meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya, Soekarno, telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama. Pihak lain yang bersemangat untuk tetap memegang kekuatan politik adalah pihak militer, yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik pada tahun 1950an waktu perlu menghancurkan sejumlah pemberontakan yang mengancam kesatuan Indonesia. Keempat kelompok ini sangat saling mencurigai satu sama lainnya. Ketidakpercayaan ini kemudian memuncak pada tragedi di pertengahan 1960an ketika sekelompok perwira aliran kiri, karena pengaruh Partai Komunis Indonesia (menurut tuduhan pihak militer), melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh tujuh pimpinan utama militer yang mereka tuduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Suharto, seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan ini, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang dari segala kekacauan ini. Selama beberapa bulan kemudian, ratusan ribu pengikut aliran komunis maupun orang yang diduga pengikut aliran komunis dibantai di Sumatra, Jawa and Bali. Walaupun banyak fakta tetap tidak diketahui kebenarannya, jelas bahwa Jenderal Suharto telah muncul sebagai pemilik kekuasaan yang besar di tengah kekacauan di tahun 1960an.

Peralihan Kekuasaan: Orde Lama menjadi Orde Baru

Pada 11 Maret 1966, penduduk Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Suharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dan menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Suharto. Suharto dengan cepat melarang segala aktivitas PKI, mulai membersihkan militer dari elemen-elemen aliran kiri, dan mulai memperkuat peran politik militer di masyarakat Indonesia. Meski masih tetap presiden, kekuatan Soekarno semakin lama semakin berkurang sehingga Suharto secara formal dinyatakan sebagai pejabat sementara presiden pada tahun 1967 dan dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua pada tahun 1968. Ini menandai munculnya era baru yang disebut 'Orde Baru' dan berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah diubah dengan drastis. Pemerintah baru berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia Barat, yang telah dihancurkan Soekarno, dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan ke Indonesia. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat ekonomi dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Suharto adalah depolitisasi Indonesia. Menteri-menteri tidak diizinkan membuat kebijakan-kebijakan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh atasannya (Presiden). Golkar (akronim dari Golongan Karya, atau kelompok-kelompok fungsional) digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Suharto. Golkar mencakup beberapa ratus kelompok fungsional yang lebih kecil (seperti persatuan-persatuan buruh, petani dan pengusaha) yang memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa lagi dimobilisasi oleh partai-partai politik. Golkar dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Golkar memiliki jaringan sampai ke desa-desa dan didanai untuk mempromosikan Pemerintah Pusat. Para pegawai negeri sipil diwajibkan mendukung Golkar sementara kepala-kepala desa menerima kuota suara untuk Golkar yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan kemenangan besar untuk Golkar pada pemilihan umum 1971. Untuk semakin memperkuat kekuasaan politiknya, Suharto 'mendorong' sembilan partai politik yang ada untuk bergabung sehingga tinggal dua partai. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari partai-partai Islam dan partai kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen. Kendati begitu, aktivitas-aktivitas politik kedua partai ini sangat dibatasi sehingga hanya menjadi masa-masa kampanye singkat sebelum pemilihan umum.

Pemerintahan yang Semakin Otoriter

Dari permulaan Orde Baru, angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan (penjelasan lebih mendetail ada di bagian 'Keajaiban Orde Baru'). Namun, kebijkan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa (yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian). Muak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 ketika Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan yang besar yang disebut 'Kerusuhan Malari'. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak bisa menguasai massa. Kuatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru (yang lebih menekan) dilaksanakan oleh Pemerintah. Dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik (seperti demonstrasi) segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini - dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia - adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi.

Dalam politik nasional, Suharto berhasil semakin memperkuat posisinya di tahun 1970an. Produksi minyak domestik yang sedang dalam puncaknya memastikan bahwa jumlah pemasukan negara berlimpah. Pemasukan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timor Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal - dan deklarasi kemerdekaan Timor Timur pada 1975 - militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini; sebuah invasi yang ditandai dengan kekerasan.

Di tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila (lima prinsip pendirian Negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940an) sebagai satu-satunya ideologi mereka. Suharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tidakan-tindakan anti-Pancasila.

Bisa dikatakan bahwa pada tahun 1980an, Suharto berada di puncak kekuasaanya. Setiap pemilu dimenang secara muda. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Suharto. Namun depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting. Ini menyebabkan kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda. Karena arena politik adalah area tertutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Keberatan-keberatan mengenai pemerintah didiskusikan di mesjid-mesjid dan khotbah-khotbah karena terlalu berbahaya untuk berbicara dalam demonstrasi (yang akan segera dihentikan juga bila terjadi). Kebangkitan (revival) Islam menyebabkan perubahan kebijakan baru pada awal 1990an.

Perubahan Fokus ke Islam

Karena kekuatan-kekuatan Islam selalu kuat sepanjang sejarah Indonesia, para pemimpin umum Muslim dari organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik (kebijakan) Suharto. Suharto (seorang muslim tradisionalis yang tidak terlalu religius) mulai melakukan pendekatan baru pada Islam di awal 1990an. Ini termasuk jiarah naik haji Suharto ke Mekkah di 1991, penempatan para perwira yang lebih 'ramah Islam' di pucuk pimpinan militer, dan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI didirikan lebih sebagai sebuah tempat menyuarakan masukan-masukan dari umat Muslim untuk kebijakan publik daripada sebuah organisasi politik berbasis massa. Keanggotaannya mencakup para pemimpin Islam yang kritis dan tidak terlibat dalam pemerintahan, dan menteri-menteri kabinet. Semua upaya yang dikombinasikan ini memang sedikit mengurangi kritikan dari komunitas Muslim.

Oposisi yang Semakin Menguat

Selama era 1990an, Pemerintah Orde Baru Suharto mulai kehilangan kontrol ketika masyarakat Indonesia menjadi semakin asertif. Hal ini sebagian disebabkan karena kesuksesannya sendiri: perkembangan ekonomi yang mengesankan membuat lebih banyak orang Indonesia mendapat pendidikan dan kelompok yang terdidik ini merasa frustasi karena tidak memiliki pengaruh apa pun dalam merubah keadaan politik di negara ini. Sementara itu, para pengusaha pribumi frustasi karena tidak dapat kesempatan bisnis karena kesempatan-kesempatan bisnis yang besar hanya diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Suharto (kroni-kroninya). Dari tahun 1993, demonstrasi-demonstrasi di jalan menjadi lebih sering terjadi dan bukan tanpa kesuksesan, misalnya sebuah lotere yang disponsori pemerintah terpaksa dihentikan karena demonstrasi oleh para mahasiswa dan kelompok-kelompok Muslim. Terlebih lagi, beberapa pejabat yang didukung pemerintah pusat dikalahkan saat pemilihan umum di provinsi-provinsi. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa rejim Suharto bukannya tanpa kelemahan.

Isu lain yang memiliki dampak negatif untuk posisi pemerintah adalah kegiatannya mencampuri urusan internal PDI. Megawati Soekarnoputri (puteri dari Soekarno) dipilih sebagai ketua umum PDI pada tahun 1993 menggantikan Suryadi. Namun, pemerintah tidak mengakui keputusan ini dan memerintahkan dilaksanakannya pemilihan ulang. Megawati, yang semakin kritis terhadap rejim Suharto, dilihat sebagai sebuah ancaman nyata karena status ayahnya. Oleh karena itu, Pemerintah mendukung Suryadi di sebuah konggres lain tanpa mengundang partisipasi Megawati. Ini menghasilkan pemilihan ulang Suryadi sebagai Ketua Umum namun Megawati jelas menolak mengakui hasil dari konggres buatan ini. Hal ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam PDI dan juga bentrokan-bentrokan kekerasan di markas umumnya di Jakarta. Masyarakat pada umumnya merasa frustasi karena Suharto ikut campur dalam urusan internal PDI, terutama karena hal ini melibatkan puteri Sukarno.

Hancurnya Orde Baru Suharto

Legitimasi pemerintahan otoriter Suharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusasaan di tahun 1960an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang menjanjikan. Institusi-institusi internasional berpengaruh (seperti  Bank Dunia) menyatakan Indonesia sebagai 'Keajaiban Asia Timur' pada tahun 1990an. Istilah-istilah lain yang digunakan institusi-institusi internasional menggambarkan performa ekonomi Indonesia sebagai 'Macan Asia' dan 'High Performing Asian Economy' (HPAE). Tentu saja, komunitas internasional juga menyadari bahwa hak asasi manusia tidak selalu dihormati oleh pemerintah di negara ini. Namun, ironisnya, karakteristik Orde Baru yang supresif juga menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan untuk jutaan orang karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pertengahan 1960an, lebih dari 50% penduduk diklasifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara di 1993 angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Indikator-indikator sosial lain (seperti partisipasi di sekolah, angka kematian bayi, usia harapan hidup) menunjukkan hasil-hasil positif yang serupa.

Gaya pemerintahan Suharto adalah sistem politik patronase. Sebagai ganti untuk dukungan di bidang politik atau keuangan, ia membujuk para pengkritiknya dengan memberikan mereka posisi yang bagus di pemerintahan maupun kesempatan bisnis yang bagus. Namun, perlakuan pilih kasih ini tidak hanya diberikan pada para pengkritiknya. Selama dekade terakhir pemerintahan Suharto, anak-anak dan teman-teman dekatnya bisa membentuk sebuah kerajaan bisnis hanya karena kedekatan mereka dengan Suharto. Meskipun banyak orang Indonesia yang frustasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme tingkat tinggi di lingkaran pemerintahan ini, Pemerintah selalu bisa merujuk pada pembangunan ekonomi yang mengesankan dan pada saat yang sama melakukan lip service kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa ada usaha-usaha memberantas korupsi di negara ini. Namun, pilar ekonomi yang menjadi alat legitimasi ini menghilang ketika Krisis Finansial Asia melanda pada 1997-1998 (penjelasan lebih mendetail ada di bagian Krisis Finansial Asia). Indonesia menjadi negara yang paling terpukul akibat krisis ini yang kemudian menimbulkan efek bola salju. Dari sebuah krisis ekonomi, efeknya berlanjut menyebabkan krisis sosial dan juga politik. Banyak pencapaian ekonomi dan sosial runtuh dan masyarakat Indonesia menjadi bertekad menuntut adanya pemerintahan (tanpa Suharto) yang baru. Jakarta berubah menjadi medan pertempuran tempat kerusuhan-kerusuhan menghancurkan ribuan gedung, sementara lebih dari seribu orang dibunuh. Pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, sekutu dekat Suharto, menjadi presiden ketiga Indonesia. Dia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui tuntutan-tuntutan masyarakat Indonesia untuk memulai era Reformasi.

Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia

Pada pertengahan tahun 1960an, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara Barat (dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan) dan deficit spending melalui pencetakan uang, yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali. Namun, setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan 1960an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal.

Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Suharto bisa dibagi dalam tiga periode, setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Periode-periode ini adalah:
• Pemulihan ekonomi (1966-1973)
• Pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi Pemerintah yang semakin kuat (1974-1982)
• Pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi (1983-1996)

Pemulihan Ekonomi (1966-1973)

Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru Suharto adalah pembangunan ekonomi; langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia (politik konfrontansi Soekarno) juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Suharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi (sebagian besar dididik di Amerika Serikat) untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Di akhir 1960an stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, diikuti dengan implementasi Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968). Kedua udang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968.

Pertumbuhan Ekonomi Cepat dan Intervensi Pemerintah yang Makin Kuat (1974-1982)

Sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas minimum 5% dijaga. Fakta lain yang juga penting adalah Indonesia diuntungkan secara siginifikan dari dua oil boom yang terjadi di tahun 1970an. Oil boom yang pertama terjadi di tahun 1973/1974 ketika Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC), yang anggotanya termasuk Indonesia, memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar. Oil boom kedua terjadi di tahun 1978/1979 ketika Revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Karena kedua oil boom ini, pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan Pemerintah meningkat tajam. Ini memungkinkan sektor publik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan investasi-investasi publik yang penting dalam pembangunan daerah, pembangunan sosial, infrastruktur dan pendirian industri-industri (dasar skala besar), diantaranya termasuk industri-industri substitusi impor. Barang-barang modal dan bahan-bahan mentah bisa diimpor karena pendapatan devisa yang makin membesar. Hal ini membangkitkan sektor manufaktur yang berkembang. Namun, kemudian terjadi kerusuhan besar saat kunjungan Perdana Menteri Jepang di tahun 1974 karena anggapan bahwa ada terlalu banyak proyek-proyek investasi asing di negara ini. Masyarakat Indonesia merasa frustasi karena orang-orang pribumi tampaknya diabaikan dari menikmati buah-buah perekonomian. Pemerintah merasa terguncang karena kerusuhan ini (yang dikenal sebagai Peristiwa Malari) dan memperkenalkan aturan-aturan yang lebih ketat mengenai investasi asing dan menggantinya dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakukan khusus yang menguntungkan penduduk pribumi. Meningkatnya pendapatan pemerintah yang didapat dari oil boom pertama berarti Pemerintah tidak lagi bergantung pada investasi-investasi asing, dan karenanya pendekatan intervensionis bisa dimulai.

Pertumbuhan Ekonomi Didorong Ekspor dan Deregulasi (1983-1996)

Pada awal 1980an, harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Nilai rupiah didevaluasi di tahun 1983 untuk mengurangi defisi transaksi berjalan yang bertumbuh, UU pajak yang baru diterapkan untuk menambah pendapatan dari pajak non minyak dan tindakan-tindakan deregulasi perbankan dilakukan (credit ceilings untuk suku bunga dihapuskan dan bank diizinkan untuk menentukan tingkat suku bunga dengan bebas). Terlebih lagi, perekonomian telah diarahkan ulang dari perekonomian yang tergantung kepada minyak kepada sebuah perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif yang berorientsi pada pasar ekspor. Ini menyebabkan adanya tindakan-tindakan deregulasi baru untuk memperbaiki iklim investasi bagi para investor swasta. Waktu harga minyak jatuh lagi di pertengahan 1980an, Pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor (seperti pembebasan bea cukai-bea cukai impor dan pengulangan devaluasi rupiah). Perubahan kebijakan-kebijakan ini (dikombinasi dengan paket deregulasi di tahun 1990an) juga mempengaruhi investasi asing di Indonesia. Investasi asing yang berorientasi pada ekspor disambut secara khusus.

Sektor lain yang juga terpengaruh oleh tindakan-tindakan deregulasi yang mendalam adalah sektor keuangan Indonesia. Bank-bank swasta baru diizinkan untuk didirikan, bank-bank yang sudah ada bisa membuka cabang-cabang di seluruh negeri dan bank-bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta. Reformasi finansial ini kemudian akan menjadi masalah yang memperkuat krisis di Indonesia pada akhir 1990an. Namun sebelumnya, tindakan-tindakan ketat ini memiliki dampak positif pada perekonomian Indonesia. Ekspor produk-produk manufaktur mulai menjadi mesin perekonomian Indonesia. Antara 1988 dan 1991 produk domestik bruto (PDB) Indonesia bertumbuh rata-rata 9% setiap tahunnya, melambat menjadi 'hanya' rata-rata 7,3% pada periode 1991-1994 dan meningkat lagi di dua tahun selanjutnya.

Masalah-masalah di Horison

Penjelasan di atas memberikan gambaran positif tentang perekonomian pada masa Orde Baru. Memang betul bahwa perekonomian berkembang dengan cepat dan bersama dengan itu ada perbaikan-perbaikan dalam pembangunan sosial (walapun dalam kecepatan yang lebih lambat). Secara khusus, pengurangan kemiskinan absolut adalah pencapaian Pemerintah yang luar biasa. Di pertengahan 1960an setengah dari populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan namun pada tahun 1996, angka ini telah berkurang menjadi 11% dari total populasi Indonesia. Kendati begitu, gaya pemerintahan Pemerintah Orde Baru mengimplikasikan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang akan memuncak pada Krisis Finansial Asia pada akhir 1990an.

Yang menjadi isu pertama adalah inti dari karakteristik pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah rezim otoriter yang didukung militer dan tidak menghormati hak asasi manusia. Selama periodenya yang lebih dari 3 dekade, Pemerintah tampaknya semakin tidak selaras dengan warganegaranya. Pembuatan keputusan-keputusan politik dan ekonomi pada dasarnya direbut dari masyarakat umum dan diberikan kepada sekelompok kecil elit pendukung Suharto. Namun, karena masyarakat Indonesia menjadi lebih berpendidikan berkat perkembangan-perkembangan sosial, kalangan-kalangan berpendidikan secara natural ingin suara mereka didengar dan berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Meskipun begitu, Suharto tidak mendukung hal ini dan menempatkan lebih banyak batasan dalam masyarakat Indonesia (contohnya dengan pembatasan demonstrasi mahasiswa yang hanya bisa dilaksankan di dalam universitas-universitas saja). Kemacetan politik ini menimbulkan frustasi berat dalam sebagian besar dari populasi Indonesia.

Kedua - dan terkait dengan paragraf-paragraf sebelumnya - Orde Baru baru berdasarkan pada sistem nepotisme dan korupsi membuat sekelompok kecil elit pendukung Suharto luar biasa diuntungkan dalam menikmati manisnya buah-buah perekonomian negara. Kelompok ini terutama terdiri dari mitra-mitra bisnis keturunan Tionghoa (mendorong sentimen etnis) dan kemudian anak-anak Suharto juga ikut di dalamya. Janji-janji keterbukaan dan transparansi kebijakan Pemerintah tak pernah dipenuhi. Terlebih lagi, korupsi membuat ekonomi tidak bisa berfungsi efektif. Hal ini akan terungkap ketika Krisis Asia terjadi di tahun 1997.

Ketiga - juga berhubungan dengan paragraf-paragraf sebelumnya - sistem finansial sudah mulai kehilangan kontrol setelah tindakan-tindakan deregulasi di sektor perbankan di akhir 1980an. Dengan sedikit batasan-batasan untuk membuka bank dan cabang-cabangnya, menjadi semakin sulit untuk memonitor aliran uang dalam sistem perbankan Indonesia. Kekurangan data finansial yang serius, peraturan dan kerangka hukum yang lemah dan aliran uang ilegal berkontribusi pada fakta bahwa Indonesia mengalami pukulan paling keras saat Krisis Keuangan Asia melanda Indonesia.

Krisis Keuangan Asia di Indonesia

Krisis Keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani dengan utang luar negeri yang amat besar, memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan oleh para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor namun strategi ini terbukti sia-sia. Sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya karena investor asing - yang telah menanamkan uang mereka di 'Asian Economic Miracle countries' ('Ekonomi-Ekonomi Asia yang Ajaib’) sejak satu dekade sebelum tahun 1997 - kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata-mata uang dan aset-aset Asia secepat mungkin.

Awal Krismon di Indonesia

Meskipun kawasan Asia menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, para investor asing awalnya tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan (seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya pada tahun 1970-an dan 1980-an). Tapi kali ini tidak dapat lepas dari krisis dengan mudah. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia.

Pada saat tekanan terhadap rupiah Indonesia akhirnya terlalu kuat, rupiah diputuskan untuk diambangkan bebas (float freely) sejak bulan Agustus 1997. Dan sejak saat itu mulailah terjadi depresiasi yang sangat signifikan. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai nominal rupiah hanya 30 persen dari nilai yang pernah dicapai pada bulan Juni 1997. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar (unhedged) dalam mata uang dolar, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia (termasuk bank-bank, beberapa di antaranya diketahui sangat lemah) akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Karena tidak mampu mengatasi krisis ini maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Oktober 1997.

IMF Datang tapi Kekacauan masih tetap Berlangsung

IMF tiba di Indonesia dengan paket bailout sebesar USD $43 milyar untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap rupiah Indonesia. Sebagai imbalannya IMF menuntut beberapa langkah-langkah reformasi keuangan yang mendasar: penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan agar Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Akan tetapi paket reformasi ini ternyata gagal. Penutupan 16 bank (beberapa diantaranya dikendalikan oleh kroni Presiden Suharto) memicu penarikan dana besar-besaran pada bank-bank lain. Milyaran rupiah ditarik dari tabungan, sehingga membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan memaksa Bank Indonesia untuk memberikan kredit dalam jumlah besar kepada bank-bank yang masih ada untuk mencegah krisis perbankan yang semakin parah. Selain itu, IMF tidak pernah berusaha untuk mengekang sistem patronase yang dimiliki Suharto dan yang merusak perekonomian negara dan juga merusak program IMF. Sistem patronase ini adalah alat yang dijalankan oleh Suharto untuk mempertahankan kekuasaan; dalam imbalan atas dukungan politik dan keuangan dia memberikan jabatan yang kuat kepada para keluarga, teman dan musuh (sehingga menjadi kroni). Perkembangan lain yang berdampak negatif terhadap Indonesia menjelang akhir tahun 1997 adalah kekeringan parah yang disebabkan oleh El Nino (sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan hasil panen yang buruk) dan peningkatan spekulasi tentang memburuknya kesehatan Suharto (sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian politik). Maka, secara bertahap, Indonesia sedang menuju terjadinya krisis politik.

Kesepakatan kedua dengan IMF diperlukan karena ekonomi masih tetap saja memburuk. Pada bulan Januari 1998 rupiah kehilangan setengah nilainya hanya dalam rentang waktu lima hari saja dan ini menyebabkan masyarakat berusaha menimbun makanan. Kesepakatan kedua dengan IMF ini berisi 50 pokok program reformasi, termasuk pemberian jaring pengaman sosial, penghapusan secara perlahan subsidi-subsidi tertentu untuk masyarakat dan menghentikan sistem patronase Suharto dengan cara mengakhiri monopoli yang dijalankan oleh sejumlah kroninya. Namun, keengganan Suharto untuk melaksanakan program reformasi struktural ini dengan patuh justru menambah buruk situasi. Di sisi lain IMF dikritik karena dinilai terlalu memaksakan banyak program reformasi dalam waktu yang terlalu singkat sehingga memperburuk perekonomian Indonesia. IMF memang membuat kesalahan pada saat melakukan pendekatan awal dalam krisis Indonesia namun lembaga ini akhirnya menyadari bahwa kunci utama untuk mengatasi krisis adalah untuk memulai kembali aliran modal swasta ke Indonesia. Agar hal ini terwujud maka sistem patronase harus dipecah.

PDB dan Inflasi Indonesia 1996-1998:

	1996	1997	1998
Pertumbuhan PDB  (persentase perubahan tahunan)	8.0	4.7	-13.6
Pertumbuhan Inflasi  (persentase perubahan tahunan)	6.5	11.6	65.0

^{Sumber: Hill, H. (2000). The Indonesian Economy, h. 264}

Kesepakatan ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April 1998. Perekonomian Indonesia dan indikator-indikator sosial masih menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Namun kali ini IMF lebih fleksibel dalam tuntutannya dibandingkan sebelumnya. Misalnya, subsidi pangan yang besar untuk rumah tangga berpenghasilan rendah diberikan dan defisit anggaran dibiarkan melebar. Akan tetapi IMF juga menyerukan privatisasi perusahaan milik negara, tindakan cepat untuk melakukan restrukturisasi perbankan, pembuatan hukum kepailitan baru dan pengadilan baru untuk menangani kasus-kasus kepailitan. IMF juga bersikeras untuk terlibat lebih dekat dalam memantau pelaksanaan program-programnya karena pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan agenda reformasi.

Krisis Mencapai Puncaknya

Sementara itu, kekuatan-kekuatan sosial utama juga sedang bekerja. Aksi demonstrasi dan kritik yang ditujukan terhadap pemerintah Suharto semakin meningkat setelah ia terpilih kembali sebagai presiden dan membentuk kabinet baru pada bulan Maret 1998. Kabinet baru yang provokatif ini berisi sejumlah anggota yang berasal dari kelompok kroninya dan oleh karenanya tidak mampu berbuat banyak untuk memulihkan kepercayaan terhadap pasar Indonesia. Setelah pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM pada awal bulan Mei, kerusuhan berskala besar terjadi di Medan, Jakarta dan Solo. Meskipun IMF telah memberikan waktu kepada Suharto sampai dengan Oktober untuk mengurangi subsidi secara bertahap, ia memutuskan untuk melakukan semuanya sekaligus, mungkin karena terlalu meremehkan dampaknya atau terlalu percaya diri dengan kekuasaannya sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya setelah empat orang mahasiswa Indonesia tewas pada waktu melakukan demonstrasi di sebuah universitas lokal di Jakarta. Diduga penembakan tersebut dilakukan oleh pasukan tentara khusus ('tragedi Trisakti'). Beberapa hari berikutnya Jakarta dilanda kerusuhan sangat buruk. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, etnis Tionghoa - yang sudah lama dibenci karena dianggap kaya - banyak menjadi sasaran dalam kerusuhan ini. Toko-toko dan rumah-rumah milik warga Tionghoa dibakar dan banyak perempuan China diperkosa secara brutal. Setelah kerusuhan redam, lebih dari seribu orang tewas dan ribuan bangunan hancur. Pada tanggal 14 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan ketika semua politisi menolak untuk bergabung dengan kabinet baru yang dibentuknya. Krisis keuangan telah sepenuhnya berubah menjadi krisi sosial dan politik.

Sistem Politik Baru dan Awal Pemulihan

Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden dalam kabinet terakhir Suharto dan dengan demikian - berdasarkan hukum - menggantikan Suharto sebagai presiden Indonesia berikutnya, beralih kepada sosok teknokrat ekonomi untuk mengatasi krisis finansial yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan dibuatnya perjanjian keempat dengan IMF. Perjanjian ini ditandatangani pada bulan Juni 1998 dan memungkinkan terjadinya defisit anggaran yang lebih longgar sementara dana baru dialirkan ke dalam perekonomian. Dalam jangka waktu beberapa bulan ada beberapa tanda pemulihan. Nilai tukar rupiah mulai menguat sejak pertengahan Juni 1998 (waktu terjun bebas ke angka Rp 16,000 per US dolar) menjadi Rp 8,000 per US dolar pada bulan Oktober 1998, inflasi membaik secara drastis, saham-saham di Bursa Efek Indonesia mulai bangkit dan ekspor non-migas mulai hidup kembali menjelang akhir tahun. Sektor perbankan (pusat dari krisis ini) masih rapuh karena adanya jumlah kredit bermasalah yang sangat tinggi dan bank-bank sangat ragu-ragu untuk meminjamkan uang. Selain itu, sektor perbankan telah menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara tajam dan utang-utang ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi untuk restrukturisasi perbankan. Namun demikian, meskipun rapuh, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap selama tahun 1999, sebagian disebabkan oleh membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan ekspor.

Pelajaran yang Dapat Dipetik dari Krisis Keuangan Asia

Menarik untuk menanyakan apakah krisis-krisis seperti itu dapat terjadi lagi di Indonesia di masa yang akan datang. Kemungkinannya kecil. Pertama, perlu ditekankan bahwa krisis keuangan Asia paling buruk melanda Indonesia dibandingkan semua negara lain yang terkena dampaknya karena yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis ekonomi. Awalnya yang terjadi adalah krisis ekonomi namun berkembang dan akhirnya diperparah menjadi krisis politik dan sosial yang sangat buruk di mana pemerintah tidak bersedia untuk melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan melainkan justru berusaha untuk melindungi kekuasaan mereka. Mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan investor, ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi. Demikian juga setelah Suharto jatuh, ketidakpastian politik membuat banyak investor (asing dan domestik) untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia. Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat’ ('flawed democracy') yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (kurang stabil) dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok (yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang masih mentah. Laporan lebih lengkap tentang topik ini silakan kunjungi bagian Reformasi kami.

Faktor penting lainya yang sangat memperburuk krisis keuangan di Indonesia adalah sektor keuangan Indonesia yang sudah dalam keadaan yang sangat buruk sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patronase dan korupsi yang tidak memiliki model pengawasan yang baik. Bahkan Bank Indonesia tidak tahu tentang arus uang (sehingga menyebabkan timbulnya utang swasta jangka pendek yang sangat besar) yang masuk ke Indonesia dan menyebabkan terjadinya 'ekonomi gelembung' ('bubble economy'). Budaya patronase dan korupsi ini (serta kurangnya kepastian hukum) amat sangat menghambat fungsi ekonomi yang efisien dan merupakan bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Namun setelah krisis berakhir, pemerintah-pemerintah Indonesia berikutnya telah membuat langkah-langkah keuangan yang bijak untuk memastikan agar krisis serupa tidak terjadi kembali. Pengawasan terhadap likuiditas sektor perbankan sekarang ketat dan transparan, 'uang panas' ('hot money') ditangani secara lebih hati-hati (misalnya dengan membatasi utang jangka pendek), dan rasio utang pemerintah terhadap PDB lebih rendah (sekitar 25 persen dan menunjukkan tren menurun) dibandingkan kebanyakan negara-negara ekonomi maju. Pada saat krisis tahun 2008 melanda, Indonesia terkena kembali arus keluar kapital yang besar namun mampu menjamin ekonomi yang stabil karena fundamental ekonomi yang baik. Bahkan selama krisis 2008-2009 Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 4.6 persen terutama didukung oleh konsumsi domestik.

Akan tetapi skandal-skandal korupsi di Indonesia masih tetap lanjut mengisi halaman surat kabar hampir setiap hari. Korupsi dan pengelompokan modal pada sekelompok elit kecil masih menjadi masalah serius di negeri ini dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang efisien, baik dan adil. Terutama korupsi politik menyebar luas dan sering kali digunakan untuk mencari keuntungan dalam sektor bisnis nasional.

 

Kekerasan Etnis Dan Agama di Indonesia

Teks Suami Hanya Jumlah: Tersedia dalam Bahasa Inggris

Ledakan kekerasan (apakah itu berlabel agama, etnis, negara atau kekerasan komunal) memiliki sejarah panjang di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa (bahaya) kekerasan negara - yang dilakukan oleh tentara Indonesia - yang berhasil membatasi bentuk-bentuk kekerasan selama Orde Baru Suharto. Kekerasan etnis dan agama berkobar ketika Orde Baru menunjukkan tanda-tanda kelemahan sekitar waktu yang Suharto lengser dari jabatannya pada tahun 1998. Periode Reformasi awal adalah periode banyak ketidakpastian bagi masyarakat Indonesia. Kekuasaan politik didesentralisasikan ke daerah yang berarti bahwa perjuangan untuk kekuasaan lokal muncul. The krisis keuangan Asia telah menyebabkan kemiskinan, pengangguran dan ketidakpastian tentang masa depan di banyak rumah tangga. Sentimen etnis dan agama, yang sebelumnya ditekan oleh 'SARA-kebijakan' Soeharto (yang berarti larangan diskusi publik pada topik kelompok etnis, agama, ras dan suku bunga berbasis kelompok seperti ini dapat membahayakan ketertiban umum), berkobar.

Kekerasan etnis telah lebih atau kurang disita menjadi sejak tahun 2002 setelah kekerasan regional di Jakarta, Medan (Sumatera), Kalimantan, Poso (Sulawesi) dan Maluku menyebabkan banyak korban antara tahun 1996 dan 2002. Hal ini, bagaimanapun, tidak benar untuk menandai kasus di atas sebagai 'kekerasan etnis' saja. Kekerasan murni karena perbedaan etnis tampaknya sangat tidak mungkin karena dalam setiap kasus aspek lain memainkan peran berpengaruh. Misalnya, kekerasan terhadap orang Indonesia Tionghoa, yang muncul sekitar waktu pengunduran diri Soeharto, memiliki banyak hubungannya dengan keadaan ekonomi negara. Orang Indonesia Cina telah selalu membenci karena mereka memiliki sebagian besar relatif kue bisnis di Indonesia, meskipun membentuk hanya minoritas kecil di penduduk Indonesia (dan pada kenyataannya Indonesia Tionghoa kaya hanya sebagian kecil dari jumlah total orang Indonesia Tionghoa di Indonesia) . Pada saat terjadi gejolak politik dan ekonomi tidak sulit untuk menghasut perasaan anti-Cina yang menghasilkan kekerasan.

Kekerasan regional yang telah terjadi di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku antara 1996 dan 2002 lebih mungkin contoh perebutan kekuasaan lokal dalam kekosongan kekuasaan di sekitar jatuhnya Suharto. Sentimen agama dan etnis yang dihasut oleh pihak tertentu yang dianggap bisa menguntungkan posisi mereka.

Intoleransi agama di Indonesia (kadang-kadang yang berpuncak pada kekerasan) terus meningkat. Setara Institute, sebuah kelompok riset dan advokasi Indonesia, dihitung 216 kasus serangan kekerasan terhadap minoritas agama pada tahun 2010, 244 kasus pada tahun 2011 dan 264 kasus pada tahun 2012. Target serangan ini sering Kristen dan gereja-gereja atau pengikut Ahmadiyah mereka (a aliran dalam Islam) dan tempat-tempat ibadah mereka. Biasanya melibatkan pembongkaran tempat-tempat suci, kadang-kadang pemukulan dari orang-orang, tapi jarang apakah itu melibatkan pembunuhan orang. Pelaku di balik serangan ini biasanya anggota kelompok Muslim radikal seperti Front Pembela Islam. Tindakan mengerikan terbaru dari kekerasan etnis adalah penyembelihan tiga Ahmadiyah oleh massa dari ratusan orang pada Februari 2011 di Cikeusik, Jawa Barat. Ini mendapat perhatian internasional banyak dan pengamat hak asasi manusia telah menekankan pemerintah Indonesia untuk menghormati kebebasan beragama dan melindungi rakyatnya. Reaksi pemerintah Indonesia terhadap intoleransi agama meningkat ini telah lemah. Setelah pemotongan Ahmadiyah, ada reaksi lambat dari kecaman oleh pemerintah yang menyebabkan banyak kritik, terutama dari dalam Indonesia. Lebih kritik diikuti sebagai pembunuh dari Ahmadiyah diberi hukuman penjara singkat oleh pengadilan Indonesia, meskipun pembunuh jelas difilmkan sementara membunuh korban. Meskipun sebagian besar orang Indonesia sangat mendukung masyarakat pluralis agama, Indonesia cenderung sangat apatis terhadap bentuk-bentuk kekerasan, seolah-olah itu lebih baik untuk tidak membuat fuzz tentang hal itu, tetapi lupa bahwa itu pernah terjadi.

Reformasi

Teks Suami Hanya Jumlah: Tersedia dalam Bahasa Inggris

Ketika Presiden Soeharto meninggalkan kantor Mei 1998 itu menandai awal dari sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia. Setelah berada di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai untuk fase baru yang disebut Reformasi (Reformasi di Indonesia). Hal ini juga dipertimbangkan untuk menjadi periode mulai dari demokrasi dengan politik terbuka dan liberal di mana otonomi luas akan ditransfer ke daerah, jauh dari pusat (desentralisasi). Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam undang-undang yang disahkan parlemen pada tahun 1999 dan disebut untuk transfer kekuasaan administratif dari pemerintah pusat ke kabupaten daerah. Peran pemerintah pusat itu harus terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal-moneter dan ekonomi makro, keadilan dan agama. Tidak kalah penting adalah bahwa daerah akan menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan dari produksi daerah sumber daya alam. Namun, tidak setiap daerah diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, meningkat kesenjangan antara daerah kaya dan miskin. Seiring dengan kekuasaan, korupsi juga terdesentralisasi ke tingkat daerah mana yang disebut negara bayangan muncul di mana elit daerah memegang kendali kekuasaan, bisnis dan uang mengalir. Salah satu korban adalah lingkungan. Dalam pertukaran untuk uang dalam jumlah besar, izin penebangan diberikan dalam skala besar.

Proses desentralisasi juga disertai dengan kekerasan regional bercokol dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam hubungannya dengan kebangkitan identitas daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, silakan kunjungi bagian Kekerasan Etnis dan Agama.

The Bacharuddin Habibie Administrasi (1998-1999)

Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden selama masa jabatan presiden terakhir Soeharto, menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika yang terakhir turun dari kursi kepresidenan. Tapi ini tidak berarti mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Banyak orang Indonesia yang sangat curiga terhadap Habibie karena kedekatannya dengan Soeharto (yang pernah menjadi sosok ayah bagi Habibie) dan fakta bahwa dia telah menjadi pemain penting dalam sistem patronase politik Soeharto. Penolakan Habibie untuk memesan penyelidikan menyeluruh ke dalam akumulasi kekayaan Soeharto hanya memperkuat ketidakpercayaan ini.

Habibie tidak memiliki pilihan lain selain untuk meluncurkan program reformasi. Itu akan menjadi bunuh diri politik jika ia tidak memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Selama presiden Habibie tiga puluh undang-undang baru telah disetujui oleh parlemen (MPR), beberapa di antaranya ditandai dengan istirahat yang mendasar dengan masa lalu politik. Sejumlah reformasi penting adalah:

• Pengenalan kebebasan pers
• Membiarkan pembentukan partai politik baru dan serikat
• Pelepasan tahanan politik
• Membatasi presiden untuk dua istilah lima tahun
• Desentralisasi kekuasaan ke daerah

Keputusan penting lainnya adalah untuk jadwal pemilihan umum baru, yang akan diadakan pada bulan Juni 1999. Parlemen tidak punya niat belum, namun, untuk mengurangi pengaruh politik militer dan untuk memesan penyelidikan kekayaan Soeharto.
Indonesia memasuki masa meningkatnya kekerasan di daerah. Jawa Timur diganggu oleh pembunuhan misterius (mungkin dipimpin oleh unit tentara) sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon (Maluku), Kupang (Timor Barat) dan Kalimantan Barat. Selain itu, tiga daerah memberontak terhadap pemerintah pusat: Aceh (Sumatera), Irian Jaya (Papua) dan Timor Timur. Ini menyebabkan lingkungan di mana investor asing ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menahan pemulihan ekonomi bagi negara. Tidak kalah penting adalah sanitasi sektor keuangan Indonesia, yang telah menjadi jantung krisis keuangan Asia di akhir 1990-an. Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN), didirikan pada Januari 1998, menjadi lembaga yang kuat yang melakukan serangkaian terpadu dan komprehensif kegiatan yang terdiri dari hal-hal seperti program Bank kewajiban, pemulihan dana negara, restrukturisasi perbankan, pinjaman bank restrukturisasi, dan pemegang saham pemukiman.

Kasus Timor Timur adalah salah satu yang menyebabkan banyak konflik, baik nasional maupun internasional. Timor Leste telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975, tetapi diserbu oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Ini tidak berakhir keinginan untuk merdeka. Habibie memiliki sikap terbuka terhadap kemerdekaan Timor Timur. Dia menyatakan bahwa jika Timor Timur menolak status khusus dari provinsi otonom di Indonesia, hal itu bisa menjadi mandiri. Pernyataan Habibie tidak disepakati oleh tentara Indonesia yang keras ingin mencegah pemisahan dari Indonesia. Menurut tentara pemisahan Timor Timur adalah berbahaya bagi persatuan Indonesia karena dapat menyebabkan efek domino di provinsi lain. Diputuskan bahwa rakyat Timor Timur bisa mengekspresikan diri mengenai hal ini melalui referendum. Hasil referendum ini adalah bahwa 78 persen dari pemilih memilih untuk merdeka. Tentara Indonesia kemudian bereaksi dengan melanda banyak Timor Timur, menewaskan lebih dari seribu orang.

Reputasi Habibie rusak parah akibat kehilangan kontrol atas situasi di Timor Timur. Meskipun berada unit tentara dan milisi sipil yang melakukan kekerasan ekstrim, Habibie secara pribadi bertanggung jawab menjadi penjabat presiden. Selain itu, Habibie sendiri menjadi terkait dengan skandal korupsi besar yang melibatkan Bank Bali. Bank ini menerima dana dari BPPN untuk rekapitalisasi tetapi -allegedly- hampir setengah dari dana tersebut digunakan untuk tim kampanye Habibie.

Pemilihan 1999

Setelah tahun 1955 masyarakat Indonesia dipaksa untuk menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam pemilihan ini orang memilih partai politik, bukan untuk individu. Karena tidak ada batasan tentang pembentukan partai politik sebagai bagian dari program reformasi, Indonesia telah menyaksikan menjamurnya banyak pihak tersebut. Tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu 1999, meskipun sebagian besar dari partai-partai ini akan memainkan peran signifikan. Dalam politik modern Indonesia partai politik dapat dianggap sebagai kendaraan politik bagi pemimpinnya bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama; dan hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama Pemilu 1999.

Salah satu dari orang-orang adalah Megawati Soekarnoputri, putri presiden pertama Indonesia Soekarno. Dia telah mendirikan sebuah partai baru PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada tahun 1998 setelah outcasted dari PDI pada tahun 1996. Karena warisan ayahnya dan perlawanannya terhadap Orde Baru menjelang akhir pemerintahan Soeharto, ia menikmati popularitas yang luas ( terutama di pulau Jawa dan Bali). Mirip dengan ayahnya, dia menekankan persatuan nasional dan disebarkan nasionalisme sekuler. Tokoh nasional lain yang populer adalah Abdurrahman Wahid yang telah mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada tahun 1998. Sebelumnya, ia bekerja sebagai ketua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tapi sekarang menetapkan matanya pada presiden. Wahid disebarkan semacam nasionalisme toleran dan bisa mengandalkan dukungan rakyat dari masyarakat Muslim tradisional (sebagian besar di Jawa). Habibie, penjabat presiden, dipupuk ambisi untuk mempertahankan posisinya. Meskipun tidak menikmati banyak popularitas, dia berhak dapat mengklaim bahwa ia meluncurkan program reformasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari mesin politik yang kuat Golkar yang membentang sampai ke tingkat desa. Terakhir, Amien Rais, eksponen oposisi terhadap Orde Baru Soeharto, bergabung perlombaan dengan PAN nya (Partai Amanat Nasional).

Suatu hal yang penting selama pemilihan ini adalah bahwa kursi di parlemen akan dibagi dua. Pulau Jawa menerima setengah dari kursi sementara separuh lainnya akan pergi ke semua pulau-pulau lain. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi posisi dominan Jawa dalam politik. Tapi seperti Java jauh lebih padat dari Luar Jawa, pada dasarnya tersirat bahwa suara non-Jawa itu lebih kuat daripada satu orang Jawa. Situasi ini akan memiliki jangkauan jauh untuk hasil dalam pemilihan ini.
 Parlemen pemilu 1999

Parliamentary Election 1999

1999

PDI-P

34%

Golkar

22%

PKB

13%

PPP

11%

PAN

7%

Sekitar 90 persen dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Seperti yang bisa diharapkan, PDI-P yang diterima sebagian besar orang (34 persen) dengan Golkar datang kedua (22 persen). Namun, dua pihak tersebut dialokasikan hampir jumlah yang sama dari kursi di parlemen sebagai PDI-P yang diterima sebagian besar orang dari Jawa, sementara Golkar menikmati suara terbanyak dari luar Jawa.

Pada bulan Oktober Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan parlemen. Pidato ini adalah laporan mengenai kinerja sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota parlemen. Setelah penolakan ini Habibie memutuskan untuk meninggalkan upayanya untuk presiden pada tahun 1999. Ini berarti bahwa ada sekarang hanya dua orang yang menikmati dukungan politik yang signifikan untuk menjadi presiden berikutnya dari Indonesia: Megawati dan Wahid. Dalam sesi lain parlemen Indonesia akhirnya memilih Wahid sebagai presiden baru. Megawati menjadi wakil presiden baru dan Rais terpilih sebagai ketua parlemen.

The Abdurrahman Wahid Kepresidenan (1999-2001)

Dalam rangka membangun koalisi berbasis luas Wahid ditunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira militer sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga tersirat kurangnya kohesi dalam kabinet dan, apalagi, itu berisi beberapa reformis. Wahid tidak menempatkan usaha dalam mengurangi peran politik tentara tapi ini menyebabkan konflik dan hilangnya berikutnya dukungan dari tentara. Tanpa dukungan militer ada beberapa cara untuk bertahan hidup untuk presiden karena Indonesia terganggu oleh konflik dan kekerasan di daerah. Ini ledakan daerah diperlukan intervensi militer namun karena konflik dengan Wahid tentara tampaknya tidak memiliki kepentingan dalam menyelesaikan atau campur, mengakibatkan terganggunya kepresidenan Wahid.

Kasus korupsi tampaknya masih menjadi aturan daripada pengecualian. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Gus Dur memecat tujuh menteri yang semua yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Empat menteri tersebut milik empat mitra koalisi yang paling penting: PDI-P, Golkar, PPP dan PAN. Ini berarti bahwa Wahid menjadi semakin terisolasi. Dan - bahkan lebih serius - Wahid sendiri juga menjadi terkait dengan dua skandal korupsi yang akhirnya menyebabkan impeachment-nya. Kedua skandal yang disebut 'Buloggate' dan 'Bruneigate', masing-masing melibatkan abstraksi dari dana publik. Parlemen Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mendakwa Wahid dan Megawati kemudian ditunjuk sebagai presiden baru, sementara Hamzah Haz (pemimpin PPP) menjadi wakil presiden baru.

Megawati Soekarnoputri Kepresidenan (2001-2004)

Menjelang akhir Orde Baru pemerintahan Suharto, Soekarno akhir (presiden pertama Indonesia) menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk - dan berhasil - mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjuk rasa anti-Soeharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan karena itu mungkin memiliki pengetahuan dasar hanya dari era pra-Suharto. Tapi bagi mereka Soekarno mewakili kebebasan, kemerdekaan dari Soeharto. Oleh karena itu hanya logis bahwa putrinya, Megawati, bisa mengandalkan banyak dukungan di kalangan masyarakat. Namun dukungan ini didasarkan pada statusnya sebagai putri Soekarno saja dan tidak berdasarkan pada visi politiknya atau keterampilan. Kabinetnya tidak berbeda nyata dari kabinet awal Wahid: itu berisi secara parlemen luas dan perwira militer yang diwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, yang ia meninggalkan untuk menteri nya. Tidak ada tanda-tanda bahwa korupsi itu ditangani sementara status quo dalam pemerintahan tetap.

Tapi meskipun Megawati sendiri tidak tampak sangat mendukung reformasi politik, proses reformasi sebenarnya telah dirintis pada tahun 1999 ketika parlemen mulai merancang undang-undang baru (termasuk amandemen konstitusi) yang akan berlaku efektif selama kepresidenan Megawati. Langkah-langkah reformasi ini tersirat peningkatan yang signifikan dalam pemeriksaan demokratis dan saldo yang mengakhiri kemungkinan rezim otoriter. Ini menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan pemerintah. Selain itu, cabang eksekutif dan legislatif dipisahkan lebih ketat.

Pendahulunya Megawati melakukan upaya yang kuat untuk mengurangi pengaruh militer (yang benar-benar merusak posisinya) tapi Megawati sendiri tidak punya niat untuk berbaur dengan urusan militer. Akibatnya tentara akan kembali beberapa pengaruh dalam politik. Perkembangan internasional juga diperbesar peran tentara Indonesia. Setelah serangan 9/11 terhadap Menara Kembar di New York, pemerintah Amerika kembali bekerja sama dengan militer Indonesia (yang sempat terhenti sejak partisipasi tentara dalam kekerasan di Timor Timur pada tahun 1999) untuk memerangi terorisme internasional. Meskipun parlemen telah berhati-hati dalam mengurangi peran politik tentara, itu adalah komandan-in-chief dari tentara sendiri yang menyatakan bahwa pada tahun 2004 fraksi militer di parlemen harus dihilangkan; seorang perwira militer yang ingin menjadi aktif dalam politik harus mengundurkan diri dari posisi militer pertama. Reformasi ini direalisasikan tetapi tidak berarti mengakhiri pengaruh politik dari tentara dalam masyarakat Indonesia. Sampai hari ini tentara adalah kekuatan yang kuat sebagai mantan jenderal yang aktif dalam politik masih bisa mengandalkan jaringan dalam tentara dan, apalagi, tentara masih terjerat dalam kegiatan usaha di daerah.

Pemilihan 2004
Pemilihan parlemen

Pada bulan April 2004 sekitar 84 persen dari pemilih Indonesia (yang merupakan sekitar 113,5 juta orang) dicor suara mereka untuk parlemen nasional. Bertentangan dengan pemilihan pada tahun 1999, saat ini Indonesia bisa memilih calon tertentu dari pihak yang dimajukan elemen yang lebih pribadi dalam pemilu. Dalam pemilihan ini dua partai terbesar dari pemilu sebelumnya, untuk kecerdasan Golkar dan PDI-P, kehilangan mayoritas absolut mereka. PDI-P jatuh, seperti yang bisa diharapkan, dari 34 persen menjadi 19 persen sebagai rakyat Indonesia yang tidak puas dengan kinerja presiden Megawati yang tampaknya kurang visi dan kepemimpinan sementara korupsi dalam partainya tumbuh. Golkar, yang telah terbukti mampu bertahan tanpa dukungan dari Suharto dan tentara, mempertahankan bagian mereka dari orang (22 persen), meskipun mereka diharapkan untuk berbuat lebih baik.

Tapi dua pendatang baru, baik tidak memiliki berpartisipasi dalam Pemilu 1999, menarik perhatian. Yang pertama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS), partai yang menempatkan penekanan besar pada peran Islam dalam kehidupan publik. Ia menerima tujuh persen suara di pemilu 2004. Yang kedua menjadi Partai Demokrat (Partai Demokrat, disingkat PD). Partai ini adalah kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono (sering disebut sebagai SBY), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam kabinet Megawati. Yudhoyono berharap untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2001 namun kalah keluar untuk Hamzah Haz. Memiliki aspirasi politik tinggi sendiri dan dukungan dari sekelompok kecil intelektual di sekitarnya (yang mendirikan PD terutama untuk dia), Yudhoyono tampaknya menjadi presiden calon kandidat potensial untuk Pemilu 2004. Ini terganggu Presiden Megawati dan menyebabkan riff antara keduanya. Pada awal 2004 Yudhoyono meninggalkan kabinet Megawati, keputusan yang memberinya simpati publik yang besar. PD menerima lebih dari tujuh persen suara, memungkinkan Yudhoyono untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden mendatang 2004 (pesta dibutuhkan minimal lima persen untuk diberi wewenang untuk mencalonkan calon presiden).
Pemilu parlemen 2004

 

 

 

 

Parliamentary Election 2004

2004

1999

PDI-P

19%

34%

Golkar

22%

22%

PKB

11%

13%

PPP

8%

11%

PD

7%

-

PKS

7%

-

Pemilihan presiden

Pada bulan Juli 2004 masyarakat Indonesia pergi ke kotak suara untuk pemilihan presiden. Pemenang pemilu ini akan membutuhkan mayoritas mutlak, oleh karena itu tampaknya mungkin bahwa putaran kedua akan diperlukan di mana dua atas putaran pertama bersaing satu sama lain. Karena kenyataan bahwa presiden dan wakil presiden berpartisipasi dalam pemilu ini sebagai pasangan yang tak terpisahkan, komposisi adalah kepentingan strategis. Yudhoyono (PD), memimpin dalam jajak pendapat spekulatif, bekerja sama dengan Jusuf Kalla (pengusaha dari Timur Indonesia). Megawati (PDI-P) dipasangkan dengan Hasyim Muzadi (Ketua Nahdlatul Ulama). Pasangan lain yang tampaknya memiliki kesempatan, meskipun sedikit, adalah Wiranto (mantan jenderal militer, dicalonkan oleh Golkar) yang bergabung dengan Sallahudin Wahid (wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

Dengan 33,5 persen suara, kurang dari yang diharapkan, Yudhoyono dan Kalla menjadi pemenang dari putaran pertama. Pada tempat kedua, dengan demikian berhak untuk kontes di babak kedua, adalah pasangan Megawati-Muzadi yang menerima 26,5 persen suara. Seperti yang diharapkan, putaran kedua dengan mudah dimenangkan oleh Yudhoyono dengan 60,5 persen dan ia akibatnya dilantik sebagai presiden baru Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004.
Pemilihan Presiden 2004

Presidential Election 2004

2004  (1st round)

2004  (2nd round)

Yudhoyono,  Kalla

33.5%

60.5%

Megawati,  Muzadi

26.5%

39.5%

Wiranto,  Wahid

22.0%

-

Rais,  Yudho Husodo

14.5%

-

Haz,  Gumelar

3.0%

-

The Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah I (2004-2009)

Partai Demokrat (PD) terutama didirikan berfungsi sebagai kendaraan politik Yudhoyono di jalan ke arah presiden Indonesia. Ini disebarkan demokrasi, pluralisme dan profesionalisasi tentara (Yudhoyono sendiri menjadi seorang jenderal purnawirawan). Tapi politik bukan sesuatu yang baru untuk Yudhoyono yang diangkat kepala staf untuk urusan sosial-politik (departemen militer) pada tahun 1997. Pada posisi ini ia menunjukkan sifat reformis ketika ia mempresentasikan 'Paradigma Baru' yang menyerukan diakhirinya untuk mengarahkan keterlibatan militer dalam politik (melalui penarikan bertahap dari parlemen nasional dan regional) dan menyerukan perpecahan antara tentara dan polisi (split ini diputuskan selama kepresidenan Habibie dan menjadi efektif pada masa pemerintahan Wahid). Kemudian, Yudhoyono menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama presiden Wahid dan Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan selama presiden Megawati. Dalam kedua kasus kejatuhan dengan presiden menyebabkan keberangkatannya awal. Tapi dia menikmati popularitas di kalangan orang Indonesia karena ide reformis nya, mediasi sukses dalam sejumlah konflik kekerasan regional, dan catatan yang bersih dari korupsi (korupsi sebenarnya merupakan elemen penting dalam kampanye nya sebelum pemilihan).

Dari awal harapan yang sangat tinggi. . Yudhoyono, yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang, mengambil kantor dengan cita-cita reformis ambisius seperti jatuhnya korupsi dan terorisme, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, dan pembinaan percepatan pertumbuhan ekonomi Tentunya ambisi yang - realistis berbicara - terlalu tinggi karena Indonesia merupakan negara yang sulit untuk mereformasi dalam jangka waktu yang dari beberapa tahun. Sebuah birokrasi yang lambat dan tidak efisien, kekuatan yang berlawanan seluruh masyarakat dan korupsi (terutama pada tingkat regional) membuat sulit untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Seperti yang dijanjikan selama periode kampanye, sekitar setengah dari menteri kabinet Yudhoyono terdiri dari profesional non-partisan, terutama pada posisi yang menyangkut ekonomi, dalam rangka mendorong profesionalisasi.

Presiden Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang untuk label dia 'presiden bencana'. Kebanyakan bencana alam yang terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Jawa Tengah) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur Sidoarjo merusak ratusan hektar di Jawa Timur sebagai serta menyebabkan evakuasi ribuan orang, beberapa banjir di Jakarta memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan, terakhir, gunung berapi letusan Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan Evacuating dari 350.000 orang.

Sebuah prestasi yang baik dari pemerintahan Yudhoyono adalah pembinaan fundamental makroekonomi yang kuat: utang luar negeri telah menurun mengesankan, cadangan devisa telah meningkat dan pertumbuhan PDB tahunan telah memuaskan. Ini fundamental yang kuat adalah apa yang membuat Indonesia berhasil berlayar melalui krisis global 2008-2009.

Pemilihan 2009
Pemilihan parlemen

Pemilihan parlemen untuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009, terbukti kemenangan yang jelas untuk pesta PD Yudhoyono (20,8 persen), sedangkan Golkar berada di posisi kedua (14,4 persen) dan PDI -P ketiga (14,0 persen). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemenangan ini dari PD yang program cash besar untuk mendukung harga pangan dan bahan bakar miskin dan menurun yang berkontribusi pada gagasan bahwa ekonomi nasional berkinerja baik. Masyarakat juga dianggap Yudhoyono harus tulus dalam menumbangkan korupsi; PD dikenal sebagai partai politik paling rusak.

Sebuah partai (atau koalisi partai) memenangkan lebih dari 112 kursi (dua puluh persen) di DPR 560-anggota atau menang setidaknya 25 persen dari suara nasional diizinkan untuk mencalonkan calon presiden. Hal ini menempatkan Yudhoyono dalam posisi yang kuat untuk pemilihan presiden mendatang. Tapi kontroversi muncul di ambang parlemen baru yang menetapkan bahwa hanya pihak yang menerima lebih dari 2,5 persen suara populer akan duduk di DPR. Ini adalah kerugian besar bagi partai-partai kecil.

Hasil yang menarik dalam pemilihan ini adalah preferensi meningkat untuk partai-partai sekuler-nasionalis lebih partai-partai Islam atau Islam. Total gabungan partai-partai Islam menerima 27,8 persen suara saja, menunjukkan tren menurun terus dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (38,1 persen pada tahun 2004).
Parlemen Pemilu 2009

Parliamentary Election 2009

2009

2004

1999

PD

20.8%

7.5%

-

Golkar

14.5%

21.6%

22.4%

PDI-P

14.0%

18.5%

33.7%

PKS

7.9%

7.3%

1.4%

PAN

6.0%

6.4%

7.1%

Ada tiga pasang yang berlari untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2009. Pertama-tama penjabat presiden Yudhoyono yang PD partai telah memenangkan pemilihan parlemen dan yang berhak untuk satu jangka sebagai presiden. Dia memilih Boediono sebagai calon wakil presiden untuk wakil presiden. Boediono, seorang ekonom, tidak berafiliasi dengan partai politik dan telah Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selama kabinet pertama Yudhoyono. Pasangan kedua yang berjalan untuk kantor terdiri dari Golkar Jusuf Kalla (mantan wakil presiden Yudhoyono) yang bermitra dengan mantan jenderal militer Wiranto (yang telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur). Dan terakhir, Megawati bergabung balapan lagi. Kali ini dia memilih Prabowo sebagai cawapres nya. Prabowo, juga mantan jenderal angkatan darat adalah anak-in-hukum untuk Soeharto dan diyakini telah bertanggung jawab untuk kekerasan terhadap intelektual anti-Soeharto dan mahasiswa, serta terhadap masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta, saat kerusuhan pada tahun 1998.

Tanpa harus membutuhkan putaran kedua kali ini, Yudhoyono dan Boediono memenangkan pemilihan presiden dengan mayoritas mutlak (60,8 persen). Masyarakat internasional menganggap ini sebagai elemen penting untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Pasangan Megawati-Prabowo menerima 26,8 persen suara, sementara Kalla-Wiranto berada di posisi ketiga dengan 12,1 persen.
Pemilihan Presiden 2009

Presidential Election 2009

2009

Yudhoyono,  Boediono

60.8%

Megawati,  Prabowo

26.8%

Kalla,  Wiranto

12.1%

The Susilo Bambang Yudhoyono Pemerintah II (2009-2014)

Pada tanggal 22 Oktober 2009 pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II berlangsung. Kabinet ini merupakan koalisi antara PD, Golkar dan empat partai Islam PKS, PAN, PKB dan PPP. Selain menunjuk menteri dari semua enam pihak tersebut, Yudhoyono juga ditempatkan beberapa profesional (tokoh non-partisan) pada posting pelayanan utama seperti kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Pendidikan dan Kesehatan Nasional. Hanya dua mantan jenderal militer yang ditunjuk.

Tapi meskipun indikator ekonomi makro yang kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono sudah mulai mengikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan dalam menumbangkan korupsi, slogan kampanye penting dari partainya. Kasus korupsi tinggi yang melibatkan staf pemerintah membuat sering berita utama. Lebih parah, PD itu sendiri menjadi sangat terlibat dalam skandal korupsi ketika beberapa anggotanya, termasuk bendahara partai Muhammad Nazaruddin, yang dituduh dan diuji coba untuk SEA Games 2011 kasus korupsi di mana - diduga - suap yang dibayar terhubung ke pembangunan perkampungan atlet. Skandal ini sangat dirugikan baik Yudhoyono dan popularitas partainya.

Menurut banyak orang Indonesia munculnya kasus korupsi dalam PD adalah tanda lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Pada mata pelajaran lainnya Yudhoyono dianggap bertindak lemah juga. Banyak orang Indonesia yang reformis kecewa ketika dia tidak kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati reformis ketika ia - bersama dengan wakil presiden Boediono - yang dikritik karena kesalahan penanganan kasus bailout bank pada tahun 2008. Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia di mana dia mulai bekerja sebagai managing director. Kebanyakan orang menganggap, bagaimanapun, bahwa kepergiannya awal terhubung ke tekanan dari kekuatan politik tertentu dengan kepentingan bisnis utama kebijakan reformasi nya telah menyebabkan konflik dengan kepentingan-kepentingan ini. Kelemahan lain seharusnya dalam kepemimpinan Yudhoyono menyangkut kecaman lambat dan meyakinkan tentang serangan kekerasan pada agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada bulan Februari 2011 ketika massa Islam membunuh anggota sekte Ahmadiyah Islam lokal kecil di Provinsi Banten.

Masa depan PD masih belum jelas. Populer dukungan menurun cepat dan sebagai Yudhoyono tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014, kandidat baru (s) untuk kepemimpinan partai diperlukan tetapi belum ditemukan.

Kabinet Kerja (2014-sekarang)

Setelah Joko Widodo telah dilantik sebagai presiden ketujuh Indonesia, Senin 20 Oktober 2014, kabinetnya - yang terdiri dari 34 kementerian - dilantik pada 27 Oktober 2014. kabinet ini, yang diharapkan untuk memerintah hingga tahun 2019, disebut 'Kabinet Kerja (Kabinet Kerja di Indonesia).

Widodo (sering disebut sebagai Jokowi) didukung oleh koalisi berikut (minoritas di parlemen):

• Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P)
• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
• Partai NasDem
• Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Kabinet Indonesia (2014-2019)

Presiden Joko Widodo
Wakil Presiden Jusuf Kalla
Ministries

Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto
Ekonomi Sofyan Djalil
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
Sekretaris Negara Pratikno
Tjahjo Kumolo Negeri
Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi
Pertahanan Ryamizard Ryacudu
Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly
Keuangan Bambang Brodjonegoro
Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said
Industri Saleh Husin
Perdagangan Rahmat Gobel
Pertanian Amran Sulaiman
Kehutanan dan Lingkungan Siti Nurbaya
Transportasi Ignatius Jonan
Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri
Indroyono Soesilo Kelautan
Kesehatan Nila F. Moeloek
Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan
Khofifah Indar Sosial Parawansa
Agama Lukman Hakim Saifuddin
Pariwisata Arief Yahya
Komunikasi dan Informasi Rudiantara
Riset dan Teknologi M. Nasir
Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
Land & Spacial Ferry Mursyidan Baldan Perencanaan
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Yohana S. Yambise
Negara Pendayagunaan Aparatur Yuddy Chrisnandi
Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar
Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago
Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno
Pekerjaan Umum & Perumahan Basuki Hadimuljono
Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

Angka Ekonomi Makro Indonesia

Bagian ini memberi gambaran terperinci indikator-indikator tertentu ekonomi makro Indonesia yang merupakan sarana penting untuk mengevaluasi keadaan ekonomi Indonesia sekarang. Terlebih lagi, analisis statistik-statistik tersebut bisa membantu memprediksi kinerja ekonomi di masa depan.

Silakan pilih salah satu indikator di bawah ini untuk melanjutkan membaca.

Update Terbaru: 11 Juli 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
• Produk Domestik Bruto   (persentase perubahan tahunan)	4.6	6.4	6.2	6.0	5.6	5.0	5.0¹
• Indeks Harga Konsumen   (persentase perubahan tahunan)	4.8	5.1	5.4	4.3	8.4	8.4	5.0¹
• Hutang Pemerintah   (persentase dari PDB)	28.6	27.4	26.6	27.3	28.7
• Nilai Tukar   (IDR/USD)	10,389	9,074	8,773	9,419	11,563	11,800	13,200¹
• Neraca Transaksi Berjalan   (persent		0.7	0.2	-2.8	-3.3	-2.9	-2.7¹
• Penduduk   (dalam juta)		241	244	247	250	253	255¹
• Kemiskinan   (persentase dari populasi)	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0
• Pengangguran   (persentase dari tenaga kerja)	7.9	7.1	6.6	6.1	6.3	5.9
• Cadangan Devisa   (dalam miliar USD)	66.1	96.2	110.1	112.8	99.4	111.9

^{¹ menunjukkan prognosis
Sumber: Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan IMF}

 

Sejarah Prakolonial Indonesia

Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.

Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.

Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.

Pengaruh Agama Hindu dan Budha di Indonesia

Prasasti tertua yang ditemukan di Nusantara dikenal sebagai Prasasti Kutai dan berasal dari Kalimantan Timur, yang sudah ada sejak sekitar 375 Masehi ketika kerajaan Kutai Martadipura berkuasa. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta (bahasa liturgis agama Hindu) menggunakan tulisan Palawa, tulisan yang dikembangkan di India Selatan sekitar abad ketiga Masehi. Dalam prasasti ini tiga raja Kutai Martadipura disebutkan dan mereka menggambarkan sebuah ritual yang merupakan karakteristik Hindu kuno. Sekitar satu abad kemudian, batu prasasti pertama (yang diketahui) di Jawa ditemukan. Prasasti ini, yang juga dalam bahasa Sansekerta, menyatakan raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara (abad keempat sampai ketujuh) di Jawa Barat dan menghubungkan sang raja ini dengan dewa Hindu (Wisnu). Secara keseluruhan, prasasti ini menunjukkan bukti pengaruh besar dari agama Hindu India di kalangan elit penguasa kerajaan pribumi kuno pertama yang diketahui di Nusantara.

Meskipun demikian, hubungan perdagangan antara India dan Nusantara masa kini diketahui telah terbentuk berabad-abad sebelum prasasti Kutai. Selat Malaka, jalur laut yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, telah menjadi jalur pelayaran utama untuk perdagangan yang pengantarannya melalui laut antara China, India dan Timur Tengah sejak ingatan manusia (since human memory). Sebagian besar garis pantai Sumatera terletak di sebelah jalur laut ini, yang menyebabkan pedagang antara India dan China  berhenti di sini atau di sisi lain dari Selat (sekarang Malaysia) untuk menunggu angin musim yang tepat yang akan membawa mereka lebih jauh. Tapi diasumsikan bahwa agama Hindu dan Buddha tidak disebarkan ke Nusantara oleh para pedagang India. Kemungkinan besar, raja dan kaisar di Nusantara tertarik dengan kehormatan Brahmana (kelas imam agama Hindu yang merupakan peringkat tertinggi dari empat kasta sosial). Brahmana ini, berdasarkan dugaan, memperkenalkan agama baru ke Nusantara yang memungkinkan raja-raja pribumi untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan dewa Hindu atau Bodhisattva (makhluk mistis yang tercerahkan dalam agama Budha), sehingga menggantikan pemujaan leluhur yang dianut sebelumnya. Oleh karena itu, Doktrin agama baru ini, menunjukkan kehormatan yang lebih besar bagi raja-raja. Kerajaan di Nusantara yang meniru konsep India ditemukan di pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Bali.

Karena posisi strategis dari garis pantai Sumatera dan Malaysia yang dekat dengan Selat Malaka, tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan Negara pertama yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia di daerah pesisir Sumatra, dan membentang di wilayah geografis yang luas di sekitar selat. Kerajaan ini dinamakan Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Kepulauan Rempah Maluku antara abad ke-13 dan abad ke-17. Sriwijaya juga dikenang sebagai Pusat di Asia Tenggara untuk studi agama Budha dengan penekanan utama pada studi bahasa Sansekerta. Dari sumber-sumber Cina diketahui bahwa para biksu Budha Cina tinggal di Sriwijaya selama lebih dari satu dekade untuk melanjutkan studi mereka.

Sisa-sisa candi Hindu dan Buddha yang berasal dari antara abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan pemerintahan dua dinasti di Jawa Tengah. Dinasti ini adalah Dinasti Sailendra (penganut Agama Budha Mahayana dan kemungkinan besar dinasti yang membangun Candi Borobudur yang terkenal sekarang berada di dekat Yogyakarta sekitar tahun 800 Masehi) dan Dinasti Sanjaya (penganut agama Hindu yang membangun kompleks candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi tidak jauh dari candi Borobudur dan sebagai reaksi terhadap candi Borobudur tersebut). Keruntuhan perlahan-lahan Sriwijaya dan munculnya kerajaan besar baru di Jawa ini berarti bahwa kekuasaan politik secara bertahap berpaling dari Sumatera menuju Jawa. Namun pada abad ke-10 kehidupan penduduk di Jawa Tengah tiba-tiba tidak terekam karena kurangnya sumber. Diduga letusan gunung berapi besar menggeser kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tempat berkembangnya sejumlah kerajaan baru. Dua di antaranya yang patut mendapat perhatian khusus karena warisan mereka, yakni Kediri (sekitar 1042-1222) untuk warisan prasasti dan warisan sastranya, dan penggantinya Singasari (antara 1222 dan 1292) untuk memperkenalkan babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu sinkretisme (penyatuan aliran) agama Hindu dan Budha. Babak baru ini mencapai kejayaannya di kerajaan Majapahit di Jawa Timur (1293 sampai sekitar 1500), yang mungkin merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang memiliki wilayah geografis yang menyerupai perbatasan Indonesia saat ini (walaupun masih diperdebatkan di kalangan sarjana mengenai  seberapa besar kekuasaan kerajaan ini benar-benar dinikmati di luar Jawa dan Bali). Majapahit dengan perkembangan seni dan sastranya yang luar biasa masih merupakan konsep penting dan menjadi penyebab kebanggaan nasional bagi masyarakat Indonesia saat ini karena dianggap sebagai dasar negara modern Indonesia. Pergerakan  kaum  nasionalis di abad ke-20 menggunakan konsep ini untuk menjustifikasi kemerdekaan dan keabsahan batas-batas wilayah. Motto Nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti ‘Persatuan dalam Keberagaman', berasal dari sebuah puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa pemerintahan Majapahit.

Kedatangan Islam di Indonesia

Meskipun merupakan kerajaan Hindu-Buddha, Islam berpengaruh bagi kalangan elit penguasa Majapahit. Kemungkinan Islam sudah ada di Asia Tenggara maritim dari awal era Islam ketika pedagang Muslim datang ke Nusantara, membuat permukiman di daerah pesisir, menikah dengan wanita setempat dan dihormati atas kekayaan mereka yang diperoleh melalui perdagangan. Beberapa penguasa lokal kemungkinan tertarik dengan agama baru ini dan dianggapnya menguntungkan untuk menganut keyakinan yang sama seperti sebagian besar pedagang. Pendirian kerajaan Islam merupakan langkah logis berikutnya. Diduga rakyat dari raja-raja ini mengikutinya dengan masuk Islam.

Prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian utara Sumatera disebut Pasai atau Samudera. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Sumatra Utara, pengaruh Islam kemudian menyebar ke arah timur melalui perdagangan. Di pesisir pantai utara Jawa berbagai kota Islam muncul selama abad ke-14. Meskipun demikian, tidaklah mungkin kalau beberapa bangsawan Jawa dari Majapahit di Jawa Timur memeluk agama Islam karena perdagangan. Mereka mungkin merasa derajatnya jauh lebih tinggi dibanding dengan kelas sosial pedagang. Kemungkinan besar bangsawan Jawa ini dipengaruhi oleh ulama Sufi dan orang-orang suci atau wali yang mengaku memiliki kekuatan supranatural (karomah).

Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 pengaruh Majapahit di Nusantara mulai menurun karena konflik suksesi dan meningkatnya kekuasaan kerajaan Islam. Sebuah negara perdagangan baru, Malaka, merupakan salah satu kekuatan baru ini. Kekuatan ini bangkit di daerah pesisir - saat ini Malaysia - dan terletak di bagian tersempit dari Selat Malaka. Negara ini menjadi pelabuhan sangat sukses dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan perdagangan luas yang membentang dari Cina dan Maluku di ujung timur ke Afrika dan Mediterania di ujung barat. Meskipun pada awalnya Malaka adalah negara Hindu-Buddha, namun berubah dengan cepat menjadi kesultanan Muslim (mungkin karena alasan terkait perdagangan).

Hubungan historis antara perdagangan dan Islam juga terlihat dalam perkembangan di pulau Ternate - saat ini propinsi Maluku di kawasan timur Indonesia. Ternate (mirip dengan Tidore yang dekat dengannya) menjadi daerah kaya karena produksi cengkeh. Dari Jawa - dan melalui perdagangan - Islam menyebar ke daerah ini, mengakibatkan berdirinya kesultanan di akhir abad ke-15. Kesultanan ini berhasil menguasai sebagian besar Indonesia Timur namun posisinya dirusak oleh Belanda pada abad ke-17.

Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia

Cerita tentang kekayaan Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis, yang memiliki teknologi navigasi maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa memiliki pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah dunia (dan akan membuat penghasilan mereka lebih tinggi). Pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Meskipun demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi jalur perdagangan. Malaka, yang dulu merupakan pelabuhan kaya, dengan cepat hancur di bawah kekuasaan Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan Asia. Setelah penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh (Sumatra) dan Banten (Jawa) adalah negara yang mulai mendominasi perdagangan rempah-rempah karena pergeseran jalur-jalur perdagangan.

Belanda juga tertarik untuk membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada tahun 1596 tapi disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi. Setelah tiba kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan besar yang memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak uang. Namun saking banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada keuntungan mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan harganya di Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan penurunan harga di Eropa. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie-, disingkat VOC). Mereka menerima kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Asia serta menyingkirkan pesaing Eropa lainnya. VOC memutuskan untuk memiliki kantor pusatnya tidak di Maluku (jantung pulau penghasil rempah-rempah) tetapi lebih strategis dekat Selat Malaka dan Selat Sunda. Pilihannya jatuh pada Jakarta saat ini. Pada tahun 1619 Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mendirikan Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta yang dihancurkan karena sikapnya yang memusuhi  Belanda. Batavia menawarkan prospek dagang yang bagus, sehingga menyebabkan timbulnya imigrasi banyak orang (terutama orang Cina) ke kota berkembang pesat ini.

Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia

Sementara itu, negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra) Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan cadangan lada dan timah. Namun, ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka seperti Johor dan Portugis yang merupakan pesaing kuat. Setelah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami periode panjang perpecahan internal yang menghentikannya menjadi kekuatan penting di luar ujung utara Sumatera. Di Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru yang kuat muncul di paruh kedua abad ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang dan Mataram yang, setelah melalui perjuangan panjang, berhasil menghentikan dominasi politik daerah pesisir di utara Jawa. Mataram menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa modern, dengan masa pemerintahan Sultan Agung sebagai kejayaan politik. Sultan Agung berkuasa pada tahun 1613-1646 dan berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kerajaan Banten di Jawa Barat dan kota Batavia. Penguasaan Belanda terhadap Batavia adalah ibarat onak/duri di mata Sultan Agung yang ingin menguasai seluruh daratan pulau. Dalam dua kesempatan ia mengirim pasukannya untuk menaklukkan kota Belanda ini tapi gagal kedua-duanya.

VOC dengan cepat menyebarkan kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan langkah-langkah ekstrim seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh Nusantara. Kota dan pelabuhan yang memainkan peran sentral dalam jaringan perdagangan Belanda ini adalah Surabaya (Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat) dan Banten (Jawa Barat). Meskipun undang-undang VOC pada awalnya tidak memperbolehkan mengganggu politik internal negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Belanda memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada Belanda. Meskipun kedudukan Belanda masih agak lemah di luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara.

Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara demokratis yang sekular mayoritas pemeluk agama Islam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (kondisi tersebut juga merupakan prinsip pertama Pancasila, yaitu filosofi negara Indonesia yang dibeberkan presiden Soekarno pada tahun 1945). Kedua kondisi ini tampaknya agak kontradiktif, namun Soekarno memecahkan permasalahan ini dengan hipotesa bahwa setiap agama (termasuk Hindu) pada dasarnya mempunyai satu Ketuhanan tertinggi. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam memang mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, kelompok-kelompok Muslim radikal tertentu terbukti dapat mempengaruhi kebijakan politik dan yudisial dengan ancaman kekerasan.

Salah satu keganjilan dari sikap pemerintah Indonesia terhadap kebebasan agama adalah bahwa pemerintah mengakui hanya enam agama (Islam, Protestantisme, Katolisisme, Hinduisme, Buddhisme dan Konghucu). Setiap orang Indonesia wajib untuk merangkul salah satu agama tersebut yang merupakan data pribadi yang disebutkan di dalam dokumen resmi seperti paspor dan kartu identitas lain. Ateisme tidak merupakan suatu pilihan. Belakangan ini terjadinya kasus orang Indonesia yang mengumumkan pandangan ateisme di media sosial berujung ancaman oleh masyarakat setempat dan ditangkap polisi atas dasar penghinaan Tuhan.

Komposisi Agama di Indonesia

	Persentase    (dari populasi total)	Angka Absolut            (juta)
Muslim	87.2	207.2
Kristen	6.9	16.5
Katolik	2.9	6.9
Hindu	1.7	4.0
Buddha	0.7	1.7
Konghucu	0.05	0.1

^{Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010}

Sepanjang sejarahnya, agama juga merupakan penyebab banyaknya kekerasan di Indonesia. Mengenai sejarah masa kini, terdapat satu titik balik yang penting bisa dibedakan. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru presiden Suharto (yang dicirikan oleh pemerintah pusat yang kuat dan masyarakat sipil yang lemah) suara Islam yang radikal dan tindakan kekerasan (aksi teroris) -yang sebelumnya sebagian besar ditekan pemerintah- sempat muncul ke permukaan dalam bentuk serangan bom serta ancaman lain. Akhir-akhir ini berbagai media Indonesia memberitakan penyerangan kelompok Muslim yang radikal terhadap kelompok agama minoritas seperti para Ahmadiyya dan Kristen. Di sisi lain, para pelaku dan pemicu kekerasan tersebut biasanya dijatuhkan hukuman penjara yang ringan. Hal tersebut telah mendapatkan perhatian internasional dan sejumlah pemerintah, organisasi serta media menyatakan keprihatinan atas penjaminan kebebasan agama di Indonesia. Akan tetapi -betapa pun ngerinya- serangan tersebut adalah pengecualian, dan harus ditekankan bahwa bagian terbesar masyarakat Muslim di Indonesia sangat mendukung masyarakat yang pluralis dan damai jika menyangkut hal agama. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut mengenai Islam radikal di Indonesia, silakan mampir ke bagian Islam Radikal. Sebagai penutup, perlu ditekankan juga bahwa intoleransi dan diskriminasi agama datang dalam bentuk non-kerasan misalnya kesulitan untuk membangun tempat ibadah untuk umat non-Muslim.

Islam di Indonesia

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut Islam aliran Suni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Kendati mayoritas penduduk beragama Islam, negara ini bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru, Indonesia adalah sebuah negara sekuler demokratik tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif (termasuk sejumlah partai politik) berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun, karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim - apalagi mayoritas penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang Muslim yang mempraktekkannya dengan ketat (nominal Muslim) -, berdirinya sebuah negara Islam (sekaligus penerapan hukum syariah) selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan pemilihan-pemilihan selama era Reformasi, partai-partai Islam konservatif justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler dan karena itu tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang.

Proses Islamisasi di Indonesia (atau tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia) telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah (yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial) yang akan dijelaskan lebih lanjut dengan detail di bawah ini. Namun, penerapan agama Islam di Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang beragam karena setiap wilayah memiliki sejarah tersendiri yang dipengaruhi oleh sebab-sebab yang unik dan berbeda-beda. Mulai dari akhir abad ke-19 sampai saat ini, Indonesia - secara keseluruhan - memiliki sejarah umum yang lebih seragam karena para penjajah (dan dilanjutkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia) menetapkan dasar-dasar nasional di wilayahnya yang berbeda-beda. Proses unifikasi ini juga membuat agama Islam di Indonesia - dalam proses yang lambat - semakin kehilangan keanekaragamannya. Namun, hal ini bisa dipandang sebagai perkembangan yang logis dalam proses Islamisasi di negara ini.

Di dalam beberapa tahun terakhir, media - baik nasional dan internasioanal - telah melaporkan penyerangan-penyerangan pada kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia (seperti Ahmadiyah dan Kristen). Sejumlah kelompok Muslim radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) menggunakan kekerasan (atau ancaman kekerasan) untuk memeperjuangkan idealisme mereka; termasuk dengan melawan umat Islam lainnya, contohnya dengan menyerang penduduk beragama Islam yang menjual makanan pada siang hari selama bulan puasa (Ramadhan). Sangat menguatirkan bahwa Pemerintah Indonesia dan pengadilan di Indonesia tidak bertindak tegas melawan kelompok-kelompok radikal semacam ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki monopoli yang lemah dalam hal penggunaan kekerasan (weak monopoly on violence). Namun, perlu ditekankan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia sangat mendukung pluralisme dan kerukunan antar umat agama.

Pulau-pulau Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim:

1. Sumatra
2. Jawa
3. Kalimantan (daerah pesisir)
4. Sulawesi
5. Lombok
6. Sumbawa
7. Maluku Utara

Wilayah barat Indonesia yang padat penduduknya pada umumnya memiliki jumlah penduduk Muslim yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia. Karena perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam proses Islamisasi di Indonesia, pulau-pulau yang lebih dekat dengan rute-rute perdagangan utama menerima lebih banyak pengaruh Islam. Wilayah barat Indonesia, yang telah menjadi bagian dari jalur perdagangan global sejak sejarah awal manusia, lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses perdagangan, dan karena itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-13. Hal ini terutama terjadi di wilayah sekitar Selat Malaka (yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia) yang dari dulu-dulu adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia.

Indonesia pada saat ini mengalami pertumbuhan makro ekonomi yang cepat: jumlah penduduk kelas menengah bertambah dengan cepat dan hal ini ditunjukkan dengan peningkatan berkelanjutan produk domestik bruto per kapita (berarti penduduk semakin banyak mengonsumsi produk dan jasa). Apalagi masyarakat Indonesia - seperti juga dunia - semakin mengalami proses urbanisasi (sebuah proses yang berhubungan erat dengan modernisasi dan industrialisasi). Maka penduduk Muslim, yang setara dengan hampir 90% dari jumlah total penduduk Indonesia, juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan ini. Di kota-kota besar (terutama di pulau Jawa yang merupakan pulau paling padat penduduk di Indonesia) kelompok masyarakat ini menunjukkan gaya hidup yang semakin konsumtif. Hal ini terutama berlaku untuk komponen kelompok Muslim moderat yang berjumlah sangat besar. Mereka semakin menerapkan gaya hidup perkotaan yang ‘modern’, yang didukung dengan alat-alat elektronik dan gaya busana terbaru. Indikator-indikator penting seperti penjualan mobil dan penggunaan internet serta telepon selular meningkat dengan sangat cepat di tahun-tahun terakhir. Kaum muda dari kalangan menengah dan elit sering dapat dilihat sedang bersantai di tempat-tempat seperti Starbucks di mal-mal mewah di kota-kota besar.

Kedatangan Islam di Indonesia

Walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini (karena kurangnya sumber informasi), cukup jelas bahwa perdagangan intenasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13; baru-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatra Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang yang sebagian besar beragama Islam. Tidaklah jelas mengapa para penduduk asli tampaknya baru memeluk agama Islam setelah berabad-abad agama ini sudah dikenal di wilayah tersebut. Baru dari abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini, meskipun mereka kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa (Portugis dan Belanda) di abad ke-16 dan abad ke-17.

Variasi Agama Islam di Indonesia

Kedatangan Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal tergantung pada konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari kepulauan tersebut, kota-kota bermunculan sebab para pedagang Muslim mendirikan tempat permukiman di sana. Di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas, kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan yang penting (seperti wilayah Indonesia timur). Di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme atau Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam diblokir oleh kebudayaan-kebudayaan yang telah ada (seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan Hindu sampai saat ini) atau bercampur dengan sistem-sistem kepercayaan (animisme) yang sudah ada (contoh-contohnya masih bisa ditemukan di Jawa Tengah).

Sejak terbitnya buku (terkemuka) Clifford Geertz berjudul 'The Religion of Java' (diterbitkan pada tahun 1960), para ilmuwan cenderung membagi komunitas Islam Jawa (kelompok Muslim terbesar di Indonesia) di dalam dua kelompok:

• Abangan; mereka adalah umat Muslim tradisionil yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa; yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animism. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan.

• Santri; kelompok ini bisa disebut sebagai umat Muslim ortodoks. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada mesjid dan Al-Quran.

Geertz sebenarnya juga menyatakan ada kelompok ketiga, yaitu priyayi (kelompok bangsawan tradisional), namun karena ini merupakan kelompok kelas sosial dan bukan kelompok agama, maka kelompok priyayi ini tidak dimasukkan dalam pembagian masyarakat di atas.

Penyebaran Islam di Indonesia seharusnya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan berasal dari satu asal atau sumber saja, namun lebih tepat disebut sebagai proses dari berbagai gelombang Islamisasi yang berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam; sebuah proses yang terus berlanjut hingga saat ini (seperti yang telah dijelaskan di atas, para pedagang Muslim yang datang ke wilayah kepulauan ini pada abad-abad pertama era Islam bisa dianggap sebagai gelombang pertama). Dua gelombang reformasi penting yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian Islam - seperti yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad - adalah gerakan Wahabi dan gerakan Salafi. Gerakan Wahabi datang dari Arab dan memberikan pengaruh di wilayah kepulauan ini sejak awal abad ke-19. Gerakan Salafi datang dari Mesir pada akhir abad ke-19. Kedua gerakan ini memiliki dampak yang kuat dalam proses penyebaran agama Islam ortodoks di wilayah kepulauan ini. Perkembangan penting lain di proses Islamisasi di Indonesia adalah pembukaan Kanal Suez pada tahun 1869 yang mengimplikasikan - karena perjalanan ke Mekah menjadi lebih mudah - adanya lebih banyak peziarah antara Indonesia dan Mekkah. Hal ini menyebabkan semakin intensifnya komunikasi dengan pusat-pusat agama di Timur Tengah.

Kendati begitu, gelombang-gelombang Islamisasi juga menyebabkan ketegangan dan perpecahan di dalam komunitas Islam Indonesia karena tidak semua orang setuju dengan kedatangan gerakan Islam ortodoks. Contohnya, perbedaan antara komunitas modernis (santri) dan komunitas tradisionalis (abangan) disebabkan karena reaksi komunitas tradisionalis melawan gerakan reformasi di abad ke-19. Perbedaan ini masih tampak dalam dua organisasi Islam yang paling berpengaruh di Indonesia pada saat ini. Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial yang didirikan pada tahun 1912 di Jawa, mewakili komunitas Islam modernis yang menolak Islam Jawa yang mistis (tradisional). Pada saat ini, kelompok ini memiliki sekitar 20 juta anggota. Sebagai reaksi atas pendirian Muhammadiyah, para pemimpin tradisional Jawa mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Para anggota NU masih dipengaruhi oleh elemen-elemen mistis sebelum kedatangan agama Islam. Para pemimpin NU juga cenderung lebih toleran pada agama-agama lain. Jumlah anggotanya saat ini mencapai 35 juta orang.

Islam Radikal di Indonesia

Pada dua dekade terakhir, pengaruh Islam semakin tampak jelas di jalan-jalan di Indonesia dan telah mulai memainkan peran yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Contohnya, jumlah wanita Indonesia yang menggunakan jilbab telah meningkat secara signifikan, dan beribadah di mesjid semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk memahami bahwa perkembangan Islamisasi ini tidaklah sama dengan radikalisme Islam. Sebagian besar umat Muslim di Indonesia memiliki toleransi tinggi pada agama-agama lain serta aliran-aliran lain di dalam Islam. Hanya sekelompok kecil masyarakat di Indonesia yang setuju dan/atau berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas radikal atau teroris. Meskipun radikalisme Islam di Indonesia telah mendapat lebih banyak sorotan sejak penyerangan 11 September di New York (terutama setelah beberapa pemboman di Bali dan Jakarta pada tahun 2000an), ini bukanlah fenomena baru di Indonesia. Insiden-insiden yang melibatkan radikalisme Islam telah terjadi sebelumnya, seperti pemberontakan-pemberontakan Darul Islam pada tahun 1950an, pemberontakan-pemberontakan daerah pada akhir 1950an, pembantaian komunis pada tahun 1965-1966, pembajakan pesawat pada tahun 1981, berbagai serangan pada gereja Kristen dan monumen Buddha, dan serangan-serangan pada tempat-tempat yang dianggap haram (rumah bordil, bar, dan tempat perjudian) pada beberapa dekade terakhir.

Untuk informasi yang lebih detail mengenai hal ini silahkan kunjungi halaman kami mengenai Islam Radikal.

Islam Radikal di Indonesia

Pada beberapa kesempatan Indonesia telah menjadi berita utama global karena serangan teroris kejam dan kehadiran jaringan teroris (dan kamp-kamp pelatihan) yang dapat dihubungkan ke kelompok Al-Qaeda militan. Hal ini menunjukkan adanya komunitas Muslim radikal yang tidak hanya percaya Islam harus menjadi satu-satunya pedoman dalam kehidupan, tetapi juga bersedia untuk menggunakan langkah-langkah ekstrem untuk reformasi dan mencabut ketentuan yang ditetapkan.

Dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, Indonesia mengandung populasi Muslim terbesar di dunia. Jumlah ini kurang lebih sama dengan 13 persen dari total jumlah Muslim di dunia. Namun, kelompok ini 200 juta orang tidak mewakili kelompok yang homogen. Banyak berbagai dapat ditemukan dalam Islam Indonesia serta persepsi mereka mengenai peran Islam harus bermain dalam politik dan masyarakat Indonesia. Meskipun sekitar 88 persen dari penduduk Indonesia adalah Muslim, Indonesia bukanlah negara Islam diperintah oleh hukum Islam. Seperti kebanyakan orang Indonesia dapat diberi label Muslim moderat, mayoritas sehingga menyetujui demokrasi sekuler dan masyarakat pluralis. Sikap ini terlihat dalam hasil pemilihan legislatif 2009 ketika partai-partai politik Islam yang menekankan pentingnya mendominasi sebuah, aliran Islam ketat di pemerintah menerima beberapa orang. Partai politik sekuler yang mendukung demokrasi Islam moderat dan toleran dan masyarakat, di sisi lain, terbukti sangat populer. Tapi ini tidak menahan fakta bahwa Indonesia telah mengalami proses yang berkelanjutan Islamisasi sejak agama ini pertama kali tiba di Nusantara berabad-abad lalu. Namun, proses ini tidak harus bingung dengan Islamisme atau radikalisme. Muslim radikal di Indonesia hanya merupakan minoritas kecil.

Radikal Link Indonesia ke Timur Tengah

Gerakan Islam radikal di Indonesia bukanlah fenomena baru tetapi telah hadir sejak jaman kolonial. Alasan yang mendasari seorang Muslim untuk meradikalisasi bisa (campuran) pengucilan politik, perasaan bahwa ketidakadilan besar yang telah dilakukan terhadap masyarakat atau perasaan dominasi Barat (yang menghasilkan kebencian Barat) Muslim. Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa gerakan radikal di Indonesia memiliki asal-usul mereka dalam gerakan reformasi di Timur Tengah.

Wahhabisme, sebuah interpretasi yang sangat ketat yang bertujuan untuk kembali ke sifat sejati dari Islam seperti yang dipraktekkan selama hari-hari Nabi Muhammad, didirikan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab di Arab Saudi pada pertengahan abad ke-18. Pemurnian Islam akan memperkuat posisi Islam vis-a-vis kekuatan-kekuatan Barat yang berkembang. Sekitar 1800, haji Indonesia yang tiba kembali di Nusantara setelah haji ke Mekah, membawa dengan mereka ideologi Wahhabi ini dan ditujukan untuk menghidupkan kembali Islam Indonesia. Bukan kebetulan Wahhabisme itu menyebar melalui nusantara ketika Belanda mulai memperluas peran politik mereka. Gerakan radikal lain yang akan mendapatkan banyak pengaruh di Indonesia adalah Salafi-gerakan yang berasal dari Mesir pada akhir abad ke-19. Ideologinya pada dasarnya sangat mirip dengan Wahhabisme.

Kontak dengan Timur Tengah adalah kunci dalam menyebarkan bentuk ketat Islam ke Indonesia. Ketika Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, yang secara signifikan mempercepat perjalanan ke Timur Tengah, kontak dengan pusat-pusat keagamaan di Timur Tengah semakin intensif. Tidak hanya peningkatan jumlah haji Indonesia yang muncul, tetapi juga lebih banyak orang Indonesia pergi untuk belajar di Mesir atau Arab Saudi. Sebaliknya migran dari Saudi mendirikan organisasi Salafi-dipengaruhi di Nusantara, misalnya Al-Irsyad (Union untuk Reformasi dan Bimbingan) dan Persatuan Islam (Persatuan Islam) di Jawa Barat, baik mempromosikan pemurnian Islam.

Hari ini, link ini ke Timur Tengah masih sangat penting bagi gerakan radikal Indonesia hadir (lihat di bawah), baik untuk dukungan ideologis dan untuk pendanaan keuangan.

Terus Suppression di Independent Indonesia

Ketika Indonesia menjadi negara yang merdeka, kelompok Muslim ketat yang menjadi kecewa. Dalam pemerintahan sekuler Soekarno tidak ada ruang untuk sebuah negara Islam. Bagian dari komunitas Muslim Indonesia radikal bergabung dengan pemberontakan Darul Islam yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Gerakan ini dimulai pada tahun 1940-an namun akhirnya hancur oleh militer Indonesia pada tahun 1962. Namun, segmen Darul Islam bergerak di bawah tanah dan akan memproduksi dan menginspirasi gerakan radikal lainnya.

Selama pemerintahan Orde Baru Soeharto suara Muslim radikal dan organisasi didorong bawah tanah bahkan lebih parah sebagai aktivis Muslim dipenjara, sering tanpa pengadilan. Mereka dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan politik Soeharto. Beberapa, seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir (pemimpin Jama'ah Islamiyah), melarikan diri negara itu untuk mencari nafkah di Malaysia. Kelompok-kelompok agama radikal yang tinggal di Indonesia terus bawah tanah dan sebagian besar terkonsentrasi di sekitar kampus universitas di kota-kota besar.

Radikalisme Indonesia Datang ke Surface

Ketika Suharto terpaksa meninggalkan kantor pada tahun 1998 dan periode Reformasi dimulai, itu tersirat ada pembatasan lebih politik untuk pembentukan organisasi Muslim (radikal terinspirasi). Banyak aktivis Muslim dibebaskan dari penjara dan radikal yang telah melarikan diri dari negara itu kembali. Alasan lain yang menjelaskan munculnya aksi teror sejak jatuhnya Soeharto adalah bahwa partai-partai politik Islam yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam menderita kekalahan besar selama Pemilu 1999, hanya menerima sejumlah kecil relatif dari penilaian. Mirip dengan Orde Baru, masa Reformasi tampaknya tidak menjadi tanah subur bagi Islam politik, sehingga memaksa radikal untuk menggunakan taktik ekstrim untuk mencoba untuk membuat perbedaan.

Beberapa organisasi radikal kontemporer yang telah di sorotan sejak masa Reformasi adalah Majelis Mujahidin Indonesia (Dewan Fighters Jihad Indonesia), Front Pembela Islam (Front Pembela Islam), yang Jama'ah Islamiyah (Kongregasi Islam) dan ( sudah bubar) Laskar Jihad (Warriors of Jihad). Masing-masing organisasi ini berbagi tujuan untuk pelaksanaan hukum syariah, yang anti-Barat dan anggotanya tidak menahan diri dari menggunakan kekerasan. Fitur lain organisasi radikal berbagi adalah latar belakang Arab pendirinya.

The Jama'ah Islamiyah berada di belakang beberapa serangan paling ganas dalam 15 tahun terakhir dan dianggap sebagai bertanggung jawab untuk memperkenalkan sebuah fenomena baru ke Indonesia: serangan bom. Pada 25 Desember 2000 bom meledak di 11 gereja di seluruh Indonesia, menewaskan 19 orang. Yang paling terkenal mungkin adalah pemboman Bali tahun 2002 ketika dua bom meledak hampir bersamaan di sebuah klub malam, menewaskan 202 orang, kebanyakan dari mereka adalah wisatawan asing. Pada tahun 2005 pemboman lain terjadi di Bali, menewaskan dua puluh orang. Pada tahun 2003 JW Marriott Hotel di Jakarta dibom menewaskan 12 orang dan tahun 2009 pemboman lain di JW Marriott Hotel bersama-sama dengan bom di Ritz Carlton Hotel di Jakarta menewaskan sembilan orang secara total. Daftar ini membuat Jama'ah Islamiyah satu dari kelompok teroris paling kejam di dunia.

Perkembangan terbaru di Radikal Islam di Indonesia

Menurut polisi Indonesia, 55 tersangka teroris telah tewas dan 583 ditangkap selama periode 2000-2010. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya memerangi sel-sel teroris di dalam negeri dan menemukan dirinya dalam kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat dan Polisi Federal Australia untuk menggulingkan teroris. Pada tahun 2003 skuad kontra-terorisme khusus, yang disebut Densus 88, didirikan (dan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia). Densus 88 didanai oleh pemerintah Amerika dan dilatih oleh CIA, FBI dan US Secret Service. Unit ini telah sukses besar dalam melemahkan jaringan Jama'ah Islamiyah.

Berbagai sel-sel teroris di Indonesia saat ini tampaknya beroperasi secara independen dari masing-masing kelompok sempalan membentuk lainnya. Ini adalah perubahan dari masa lalu; Muslim radikal sekarang lebih memilih untuk beroperasi di jaringan yang lebih kecil bukan yang besar (pada skala nasional) karena jauh lebih sulit bagi pihak berwenang untuk melacak jaringan yang lebih kecil tersebut. Perbedaan lain dengan masa lalu adalah bahwa semua sel-sel teroris tersebut tampaknya memiliki mengubah taktik mengenai target serangan mereka. Sebelumnya, target terutama terdiri dari orang-orang Barat atau asing dan simbol dari dunia barat, seperti kedutaan besar dan klub malam tertentu atau hotel yang sering dikunjungi atau dimiliki oleh orang Barat. Sejak 2010, bagaimanapun, semakin banyak serangan yang diarahkan simbol negara Indonesia. Pada tahun 2011 beberapa serangan terhadap polisi Indonesia terjadi di seluruh Indonesia, mungkin sebagai reaksi terhadap banyak penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88.

Organisasi ekstremis lain baru di Indonesia adalah Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Perusahaan ini didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir (co-pendiri Jemaah Islamiyah) pada tahun 2008 dan telah ditambahkan ke daftar teror AS pada 2012 untuk beberapa serangan terkoordinasi terhadap warga sipil Indonesia, polisi dan personil militer. Pada bulan September 2011 seorang pembom bunuh diri dari JAT yang meledakkan bom di sebuah gereja di Jawa Tengah, melukai beberapa orang. Polisi Indonesia juga telah menemukan plot bunuh diri tambahan (di Indonesia) oleh kelompok ini.

Aceh Training Camp

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia telah sukses wajar dalam memerangi jaringan teroris. Densus 88 tewas teroris yang paling dicari di negara itu, Dulmatin, pada Maret 2010. Dulmatin ini diduga menjadi dalang pemboman Bali tahun 2002. Hampir satu bulan sebelumnya, Densus 88 menemukan sebuah kamp pelatihan paramiliter di hutan Aceh di mana - diduga - serangan disusun terhadap presiden Indonesia dan terhadap orang asing dan lain kafir '. Dulmatin telah menjadi salah satu pemimpin ini kamp pelatihan di Aceh. Pada bulan Juni 2010, dalang lain dari kamp pelatihan Aceh ditangkap dan dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara pada tahun 2011. Selama tahun 2010, 51 anggota ini kamp pelatihan di Aceh ditangkap dan didakwa. Pada bulan Agustus 2010, Densus 88 menangkap Abu Bakar Ba'asyir yang diduga membantu mendanai kamp pelatihan Aceh. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Terakhir, pada bulan Desember 2010, Abu Tholut ditangkap oleh Densus 88 karena keterlibatannya dalam menyelenggarakan kamp pelatihan ini.

Berikut adalah daftar dari insiden kekerasan yang melibatkan kelompok Muslim radikal:

• Pada bulan April 2011, seorang pembom bunuh diri yang terluka 30 orang (sebagian besar polisi) di sebuah masjid di kompleks polisi di Cirebon (Jawa Barat).

• Pada bulan September 2011, seorang pembom bunuh diri yang terluka 22 gereja Indonesia di Solo (Jawa Tengah).

• Pada bulan Maret 2012, Densus 88 tewas 5 radikal Muslim (di Bali) yang berencana perampokan untuk membiayai serangan teror di masa depan.

• Pada bulan September 2012, Densus 88 menangkap sekelompok 11 radikal Muslim di Solo dan menyita bom rakitan yang diasumsikan akan digunakan untuk serangan terhadap polisi Indonesia dan gedung parlemen.

• Pada awal Januari 2013, Densus 88 menewaskan lima tersangka teroris Muslim di Bima dan Dompu di Pulau Sumbawa (Nusa Tenggara Barat). Diduga, ini tersangka tewas sedang menyiapkan serangan teroris pada target di Sumbawa.

• Pada bulan Mei tahun 2013, Densus 88 menewaskan tujuh dan menangkap 20 tersangka teroris dalam penggerebekan di seluruh Jawa. Rencana untuk membom kedutaan Myanmar satu minggu sebelumnya terungkap.

Meskipun ada beberapa perkembangan positif dalam pertempuran melawan radikalisme Islam di Indonesia, perlu dicatat bahwa ideologi radikal akan tetap berakar dalam pikiran sebagian kecil dari masyarakat Muslim di Indonesia selama ada pemerintah Indonesia yang sekuler. Dan bagian dari komunitas radikal akan menggunakan kekerasan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sejarah telah menunjukkan bahwa tempat di mana banyak orang berkumpul Barat dapat menjadi sasaran kekerasan mereka. Kami akan karena itu selalu menyarankan orang-orang untuk menghindari tempat-tempat yang dapat dianggap simbol dari dunia barat, seperti gantungan mewah Barat, klub disko, dll

Agama Kristen & Katolik di Indonesia

Meskipun agama Kristen adalah agama terbesar kedua di Indonesia, umatnya hanya menjadi minoritas di Indonesia. Sekitar 10% dari populasi Indonesia terdaftar sebagai umat Kristen, sebuah persentase secara absolut mencakup kira-kira 23,5 juta orang. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan membedakan agama Katolik dari agama Kristen. Bagi masyarakat Indonesia, istilah Kristen atau Kekristenan biasanya menunjuk pada agama Kristen Protestan, sementara agama Katolik dianggap sebagai agama yang berbeda. Sesuai dengan tradisi Barat, dalam artikel ini kami menggunakan istilah Kekristenan (atau agama Kristen atau umat Kristen) untuk merujuk kepada agama Kristen Protestan dan agama Katolik karena inti-inti ajaran keduanya sama: kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Anak Allah.

Mayoritas umat Kristen Indonesia adalah umat Protestan. Dari 23,5 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran-ajaran Protestan, sementara 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Komunitas-komunitas Kristen tersebar secara tidak merata di seluruh negeri. Namun, seperti yang bisa dilihat dari peta di bawah, kebanyakan dari komunitas ini bertempat tinggal di wilayah Timur Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah.

Lokasi-lokasi dengan komunitas-komunitas Kristen yang berjumlah cukup besar:

1. Sumatra Utara
2. Kalimantan
3. Sulawesi Utara
4. Sulawesi Barat
5. Maluku
6. Papua
7. Flores
8. Sumba
9. Timor Barat

Kedatangan Kekristenan di Nusantara

Sumber pertama yang diketahui mengenai kehadiran agama Kristen di Nusantara bisa ditemukan di karya ensikopledi oleh Abu Salih Al-Armini, seorang Kristen Mesir yang hidup di abad ke-12. Menurut tulisannya, ada sejumlah gereja Nestorian di Sumatra Barat pada saat itu yang berlokasi dekat dengan sebuah tempat produksi kayu kamper. Namun, para ilmuwan di masa selanjutnya berargumen bahwa Al-Armini mungkin telah salah mencatat lokasi ini dan lokasi sebenarnya berada di sebuah kota di India.

Setelah Portugis menaklukkan Malaka (yang kini disebut Malaysia) di tahun 1511, mereka berlayar lebih jauh ke arah Timur dan menemukan tempat asal rempah-rempah yang diidam-idamkan yaitu Kepulauan Maluku di mana Sultan Ternate berkuasa. Di sini, Portugis mendirikan tempat pemukiman kecil. Pada awalnya, hubungan antara orang Portugis yang beragama Katolik dan penduduk Muslim di Ternate berjalan harmonis karena kedua pihak menyadari keuntungan-keuntungan kerjasama perdagangan. Dari tahun 1534 dan selanjutnya, para pendeta berkebangsaan Portugis mulai aktif menyebarkan ajaran Katolik kepada penduduk asli dan pada akhir abad ke-16 sekitar 20% penduduk Maluku bagian selatan diklasifikasikan sebagai umat Katolik. Dua lokasi lain, keduanya di wilayah Timur Indonesia, tempat orang-orang Portugis mendirikan tempat-tempat pemukiman umat Katolik berada di Larantuka (di Pulau Flores) dan Dili (di Pulau Timor). Namun, terjadi bentrokan antara orang-orang Portugis (yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah) dan penduduk Ternate. Hal ini secara serius mengurangi pengaruh orang-orang Portugis di Kepulauan Maluku.

Orang-orang Belanda dari aliran Protestan-Calvinis mendirikan tempat pemukiman pertama mereka di Ternate pada tahun 1607. Mereka juga ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah namun jauh lebih berhasil dibandingkan orang-orang Portugis dalam mencapai ambisi mereka. Selama dua abad selanjutnya, Kesultanan Ternate secara bertahap kehilangan kekuasaannya, sementara ketiadaan pengaruh Portugis juga menimbulkan konsekuensi bagi penyebaran kekristenan di wilayah itu. Pada awalnya, orang-orang Belanda hanya memiliki sedikit minat untuk menyebarkan Injil. Di beberapa wilayah yang dikuasai perusahaan dagang Belanda yaitu VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) orang Belanda memang mendukung aktivitas-aktivitas misionaris. Namun, di kebanyakan kasus kegiatan misionaris terbatas pada tugas-tugas pastoral untuk komunitas-komunitas (yang sudah) Kristen yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Eropa. Tidak ada usaha penyebaran agama besar-besaran yang didukung di wilayah-wilayah di bawah kontrol Belanda. Namun, satu kebijakan cukup jelas: hanya Kekristenan aliran Protestan-Calvinis Belanda yang diizinkan. Imam-imam Katolik yang sebelumnya menyebarkan ajaran-ajaran Katolik diusir. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa proses penyebaran ajaran Kristen, yang dimulai oleh orang-orang Portugis, telah (hampir) berhenti sama sekali ketika Belanda berkuasa di periode VOC (1602-1798).

Penyebaran Kekristenan selama Periode Penjajahan

Pada abad ke-19 ketika Kerajaan Belanda mendapat kontrol atas wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC, aktivitas-aktivitas misionaris masih tetap tidak didukung oleh pemerintah kolonial. Gereja Reform Belanda adalah agen pemerintah yang hanya berfokus melayani kebutuhan religius dari warganegara Belanda (yang sudah) memeluk aliran Protestan. Kendati begitu, sekelompok kecil dari anggotanya melakukan penyebaran ajaran-ajaran Protestan dan mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Namun, insentif skala besar yang nyata untuk penyebaran agama bagi penduduk asli datang dari organisasi-organisasi baru yang datang dari Eropa di pertengahan kedua abad ke-18 dan abad ke-19. Institusi-institusi seperti Serikat Misionaris Belanda (Nederlandsch Zendeling Genootschap) dan Kelompok Misionaris Rhenish (Rheinische Missionsgesellschaft) dari Jerman diizinkan untuk menyebarkan ajarannya di Hindia Belanda. Karena Kerajaan Belanda di Eropa telah mulai menjadi sekuler, pemerintah kolonial juga tidak bisa mencegah misionaris-misionaris Katolik melakukan aktivitas-aktivitasnya di Hindia Belanda. Pemisahan antara gereja dan negara berarti negara harus mengambil sikap netral mengenai isu-isu agama, karenanya aktivitas-aktivitas misionaris diserahkan pada sektor non-pemerintahan.

Sekalipun pada tahun 1900, aktivitas-aktivitas misionaris telah terbentuk di seluruh wilayah koloni (kecuali untuk wilayah-wilayah Muslim di Aceh dan Sumatra Barat), jumlah umat Kristen tidak banyak bertambah dibandingkan satu abad sebelumnya. Hanya dua wilayah yang menunjukkan pertambahan besar untuk jumlah penduduk asli pengikut ajaran Protestan, yaitu Minahasa (Sulawesi Selatan) dan Tapanuli (Sumatra Utara). 'Kegagalan' umum penyebaran agama Kristen kepada penduduk asli dalam skala besar terutama disebabkan karena kurangnya kemampuan finansial, terbatasnya jumlah pekerja, dan pengunaan metode-metode yang tidak tepat. Setelah tahun 1900, ekspansi wilayah oleh Pemerintah Kolonial telah hampir sukses seluruhnya dan politik etis (bertujuan meningkatkan standar hidup penduduk asli) diperkenalkan. Kebijakan baru ini mengimplikasikan dampak lebih langsung kepada penduduk asli yang - antara lain - menyebabkan kedatangan (khususnya) banyak umat Katolik dari Belanda. Dengan lebih banyak sumberdaya manusia dan dukungan keuangan, aktivitas-aktivitas misionaris Katolik bergerak ke wilayah-wilayah baru dan jumlah penduduk asli pengikut ajaran Katolik turut bertambah. Kelompok-kelompok Protestan didukung oleh sejumah organisasi dari wilayah Amerika Utara yang datang ke Hindia Belanda pada pertengahan pertama abad ke-20. Pada umumnya, pendekatan misionaris di koloni Belanda cukup terpecah-percah. Pada tahun 1938, diambil langkah-langkah untuk mendirikan Dewan Kristen Nasional di Hindia Belanda namun Perang Dunia II dan dilanjutkan dengan kemerdekaan Indonesia mengakhiri usaha ini.

Kekristenan di Indonesia Sekarang

Kendati ada sejumlah wilayah di Indonesia yang memiliki masyarat yang jelas mayoritas Kristen (lihat peta di atas), secara keseluruhan, agama Kristen hanya menjadi agama minoritas di Indonesia. Oleh karena itu, umat Kristen memiliki posisi sosial politik yang agak lemah di negara ini dengan pengecualian di beberapa wilayah mayoritas Kristen (di wilayah-wilayah ini umat Muslim terkadang harus menghadapi tindakan-tindakan diskriminatif). Posisi umum yang lemah ini membuat sebagian besar umat Kristen Indonesia menyadari posisinya sebagai minoritas dan karenanya mereka berusaha menjalin hubungan baik dengan umat Muslim. Meskipun begitu, mengenai rasa kebangsaan Indonesia, umat Kristen sama kuatnya dalam kebanggaan nasionalis seperti umat Muslim yang menjadi mayoritas. Umat Kristen juga sangat mendukung penjagaan persatuan Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak catatan kasus mengenai serangan-serangan kelompok-kelompok radikal Muslim melawan gereja-gereja dan umat Kristen. Hal ini menimbulkan rasa takut di dalam komunitas Kristen Indonesia. Insiden-insiden ini terutama terjadi di pulau Jawa tempat umat Kristen menjadi minoritas. Sayangnya, situasi ini sepertinya akan terus berlanjut. Namun, serangan-serangan ini bisa dijelaskan sebagai ekspresi ketakutan dan frustasi dari para pelakunya karena Indonesia (dianggap oleh para pelaku) telah mengalami proses 'Kristenisasi' setelah masa kemerdekaan. Sebetulnya, akar masalah ini ada di dalam sejarah yang mencatat bahwa kelompok elit Kristen yang cukup besar (yang diperlengkapi dengan pendidikan dan perekonomian yang lebih baik) diperlakukan lebih baik oleh Belanda pada era kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, kelompok elit Kristen menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam perpolitikan (termasuk di dalam militer) dan perekonomian Indonesia baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Suharto (pada pertengahan awal rezimnya). Alasan utama dari situasi paradoks ini adalah karena umat Kristen - sebagai kelompok minoritas - tidak merupakan ancaman besar. Pada tahun 1950an dan 1960an terjadi pertarungan kekuasaan antara kelompok nasionalis, komunis, dan golongon Islam, sementara waktu Suharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966 (dan kelompok komunis dihapuskan), tetap perlu upaya besar dari Pemerintah untuk mengurangi peran politik Islam di dalam masyarakat Indonesia. Di dekade-dekade kekacauan dan ketidakpercayaan, umat Kristen dianggap sebagai sekutu (karena tidak memiliki agenda tersembunyi) dalam menghadapi kekuatan-kekuatan tandingan di dalam masyarakat. Kondisi ini berubah di akhir 1980an dan 1990an ketika tidak hanya kelompok Islam aliran keras yang menolak Pemerintah tetapi juga kelompok Islam moderat mulai mengkritik Pemerintah dan menuntut demokrasi. Untuk meraih lebih banyak dukungan populer, Suharto (seorang Muslim tradisional yang tidak terlalu religius) memutuskan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro-Muslim, termasuk menempatkan lebih banyak orang Islam di posisi pucuk pemerintahan (termasuk di militer). Ini menyebabkan penurunan pengaruh umat Kristen dalam politik nasional.

Di masyarakat Indonesia, umat Muslim dan Kristen hidup dalam keharmonisan sosial. Antara 1997 sampai 2004 (pada saat dan setelah kejatuhan Suharto) sejumlah wilayah di Indonesia diserang oleh insiden-insiden kekerasan mengerikan yang diberi label 'konflik agama'. Namun, salah apabila menganggap konflik-konflik ini hanya masalah agama semata. Kejatuhan Suharto membuka kompetisi sengit untuk mendapatkan kekuasaan-kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di daerah-daerah Indonesia; dan juga di antara kelompok-kelompok beragama sama. Dikombinasikan dengan pemerintahan pusat yang lemah dan tidak terorganisir (termasuk militer nasional) karena Krisis Keuangan Asia, konflik-konflik ini mendapat kesempatan untuk membesar dan menjadi semakin lama periodenya. Ada juga laporan-laporan yang mengklaim militer Indonesia justru mendorong berlanjutnya konflik-konflik ini untuk menciptakan kekacauan di dalam negeri supaya bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan politik.

Agama Hindu di Indonesia

Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada saat ini, sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu, atau mencakup sekitar empat juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Saat ini mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di pulau Bali yang terkenal karena kebudayaan Hindunya (dan pemandangan alamnya). Kontras dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia - dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui - kekuatan Islam tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang-penghalang yang tinggi dari budaya Bali, sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu sampai saat ini.

Lokasi-lokasi di Indonesia tempat tinggal komunitas-komunitas Hindu yang relatif besar:

1. Bali
2. Sulawesi (Tengah, Selatan dan Tenggara)
3. Kalimantan Tengah
4. Sumatra Selatan (Lampung)

Kedatangan Agama Hindu di Nusantara

Sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha, para penduduk asli nusantara mempraktekkan berbagai jenis animisme. Namun waktu agama Hindu datang di wilayah barat nusantara melalui sebuah jalur perdagangan yang dimulai dari Cina sampai ke India pada abad pertama setelah Masehi, para pemimpin lokal menganggap agama baru ini sebagai sebuah aset untuk kekuasaan mereka sehingga mereka mulai merepresentasikan diri mereka sebagai dewa-dewi Hindu, dan dengan cara itu meningkatkan status mereka. Kepercayaan-kepercayaan animisme yang ada sebelumnya diduga jadi bercampur dengan agama Hindu, dan menghasilkan agama Hindu jenis perpaduan baru yang mengandung ciri-ciri unik, dan karena itu membuatnya berbeda dengan agama Hindu di India. Misalnya, sistem kasta tak pernah diterapkan secara ketat dalam sejarah nusantara.

Sejumlah kerajaan-kerajaan Hindu yang besar didirikan di Kalimantan, Sumatra dan Jawa antara abad ke-5 sampai abad ke-13; beberapa di antaranya juga menyerap pengaruh agama Buddha. Kerajaan besar terakhir di wilayah nusantara, Majapahit (berkuasa sekitar 1293-1500), menunjukkan percampuran yang menarik antara Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Namun setelah Islam menjadi kekuatan sosio-politik sejak abad ke-13, agama Hindu secara bertahap memudar menghadapi agama baru yang cepat berkembang ini. Pengecualian hanya terjadi di Bali, di pulau inilah penguasa dari Majapahit (berasal dari Jawa Timur) mengungsi dari kekuatan-kekuatan Islam yang mengalahkannya di Jawa.

Keberagaman Agama Hindu 

Seperti yang telah diindikasikan oleh peta di atas, komunitas-komunitas Hindu yang relatif besar bertempat tinggal di Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra (ada kantung-kantung desa-desa Hindu yang bisa ditemukan di Jawa Timur). Agama Hindu menjadi bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan animisme yang sudah ada di nusantara dan karena itu kita masih tetap bisa menemukan keanekaragaman kepercayaan Hindu sekarang. Bahkan, di pulau kecil seperti Bali pun, ada tingkat perbedaan yang menarik antar wilayah di Bali. Di beberapa kasus, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Hindu bercampur dengan tradisi-tradisi Islam.

Kendati begitu, tidak semua penduduk Indonesia yang secara statistik beragama Hindu adalah betul-betul penganut agama Hindu. Menurut hukum Indonesia hanya 6 agama besar yang dikenali sebagai agama-agama resmi di negara ini, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terlebih lagi, semua penduduk Indonesia diwajibkan untuk memilih salah satu dari enam agama ini sebagai agama mereka (ada data identitas agama yang wajib diisi dan didokumentasikan di Kartu Tanda Penduduk). Untuk kelompok-kelompok yang masih tetap mempraktekkan animisme, hal ini menjadi sebuah masalah yang serius karena animisme bukanlah sebuah pilihan agama yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Komunitas-komunitas ini cenderung memilih agama Hindu sebagai bagian dari identitas di Kartu Tanda Penduduk mereka karena agama Hindu lebih fleksibel dalam memasukkan unsur-unsur animisme dibandingkan agama-agama lain. Beberapa contoh adalah suku Tana Toraja di Sulawesi, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Batak Karo di Sumatra.

Kebudaan dan seni Jawa sangat dipengaruhi oleh periode sejarah Hindu-Buddha. Pada saat ini, pengaruh tersebut masih tampak dan dilestarikan melalui pertunjukkan-pertunjukkan wayang yang terkenal, pelestarian dari sejumlah candi-candi yang indah (Borobudur dan Prambanan adalah yang paling terkenal), banyak kata-kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yang digunakan dalam bahasa-bahasa lokal (dan juga bahasa Indonesia), dan tradisi-tradisi rakyat yang menjunjung tinggi kepercayaan-kepercayaan Hindu dan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya di dalam sebagian komunitas Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tradisi-tradisi Jawa ini dikenal dengan nama kejawen.

Agama Hindu di Bali

Bali, salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia, tidak hanya terkenal karena pantai-pantainya, pemandangan alam, dan hamparan sawah padi yang indah namun juga karena tradisi kebudayaannya yang unik: tradisi agama Hindu Bali yng terdiri terutama dari seni dan ritual. Agama ini agak berbeda dengan agama Hindu yang dipraktekkan di India karena - sebelum agama Hindu tiba di Bali - agama ini mengalami perubahan-perubahan radikal di Jawa. Salah satu ciri yang penting adalah penyatuan kepercayaan Hindu (atau tepatnya kepercayaan kepada Dewa Siwa/Shivaisme) dengan agama Buddha. Ciri khas ini masih tampak sampai saat ini, contohnya, beberapa tulisan agama Buddha masih memiliki peran penting dalam agama Hindu Bali dan pulau ini memiliki sistem imamat yang mencakup orang-orang beragama Hindu dan beragama Buddha.

Basis teologis dari Hindu Bali berasal dari filosofi India sementara kepercayaan-kepercayaan animisme menjadi dasar dari berbagai ritual. sebuah kepercayaan penting dari Hindu Bali adalah bahwa peristiwa-peristiwa alam dipengaruhi oleh para roh. Oleh karena itu, sesajen, yang dibuat dari hasil-hasil pertanian, dipersembahkan kepada roh-roh. Gunung Agung (gunung tertinggi di Bali) dipercaya sebagai rumah para dewata dan para leluhur orang Bali. Oleh karena itu, gunung ini disebut sebagai 'gunung ibu' dan sangat suci bagi orang Bali. Simbol utama agama Hindu Bali adalah Swastika atau 'roda matahari', bentuknya seperti palang yang miring dengan lengan-lengan di sisi kanan tiap cabang. Simbol Swastika juga digunakan secara luas dalam agama-agama di India dan dipercaya bisa membangkitkan 'shakti' atau kekuatan suci pemberdayaan.

Korupsi di Indonesia

Singkatan 'KKN' adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Setiap kali ada protes anti-pemerintah, singkatan KKN ini dapat didengar dan diteriakkan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi dan nepotisme dan - yang banyak mencemaskan mayoritas penduduk Indonesia - telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah-daging di pemerintah Indonesia, mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998). Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memiliki akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonial, zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa-masa mendatang yang entah sampai kapan, harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia (meskipun ada beberapa tanda-tanda, yang dibahas di bawah, yang mengarah ke perbaikan situasi).

Kerangka historis korupsi di Indonesia

Meskipun terdapat banyak contoh korupsi dalam sejarah sebelumnya di Indonesia, kita ambil sebagai titik awal kita rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998), yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengesankan yang cepat dan berkelanjutan (dengan Produk Nasional Bruto rata-rata 6.7 persen per tahun antara tahun 1965 dan 1996), tetapi juga terkenal karena sifat korupnya. Suharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, anggota elit nasional dan kritikus terkemuka. Dalam hal pertukaran peluang bisnis atau posisi politik Suharto bisa mengandalkan dukungan mereka. Dengan Angkatan Bersenjata (termasuk aparat intelijen) dan pendapatan sumber daya sangat besar (yang berasal dari besarnya produksi minyak pada 1970-an) yang dia gunakan, dia meraih kedudukan puncak dalam sistem politik dan ekonomi nasional, menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa pra-kolonial dulu.

Dalam membuat kebijakan ekonomi, Suharto mengandalkan saran dan dukungan dari sekelompok kecil orang kepercayaan di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari tiga kategori: para teknokrat yang dilatih di Amerika Serikat (USA-trained technocrats), nasionalis ekonomi (yang mendukung gagasan peranan besar pemerintah dalam perekonomian) dan kroni kapitalis (yang terdiri dari anggota keluarga dan beberapa konglomerat etnis Cina kaya). Pada saat itu, semua kategori ini dituduh korup namun sebagian besar penekanan mengarah ke lingkaran kecil kroni kapitalis (terutama anak-anak Suharto) yang merupakan - banyak tidak disukai oleh pengusaha nasional dan masyarakat pada umumnya - penerima manfaat utama dari skema privatisasi negara dan sering menjalankan monopoli bisnis besar yang beroperasi dengan sedikit pengawasan atau pemantauan.

Salah satu karakteristik penting korupsi selama Orde Baru Suharto adalah korupsi tersebut agak terpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya 'tambahan' dan harus mengetahui mana orang-orang yang akan mereka suap. Tapi juga ada taktik untuk memasukkan kroni Suharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang amat ruwet. Pola yang sama ini ada di tingkat lokal di mana gubernur dan komandan militer setempat menikmati hak istimewa yang sama namun selalu menyadari pantulan yang lebih tinggi jika mereka mendorong terlalu jauh. Dengan era baru Reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, situasi ini berubah.

Desentralisasi Korupsi Indonesia

Situasi berubah dengan drastis ketika setelah lengsernya Suharto pada tahun 1998 program desentralisasi daerah yang ambisius dimulai pada tahun 2001 yang meramalkan pemindahan otonomi administrasi dari Jakarta ke kabupaten (bukan ke provinsi). Program baru ini sejalan dengan tuntutan masyarakat tetapi memiliki efek samping negatif pada pola distribusi korupsi. Suap atau penyuapan tidak lagi 'dikoordinasikan' seperti yang telah terjadi di masa lalu tapi menjadi terpecah-pecah dan tidak jelas. Desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah mulai membuat peraturan daerah baru (sering tidak dirancang dengan ketat) yang memungkinkan para pejabat lainnya dari berbagai tingkat pemerintah dan lembaga lainnya untuk berbaur dan meminta tambahan keuangan.

Menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi korupsi (karena merugikan investasi dan umumnya mendorong adanya ketidakadilan terus-menerus dalam masyarakat), sebuah badan pemerintah baru didirikan pada tahun 2003. Lembaga pemerintah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), ditugaskan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara (yang menerima kekuasaan yang luas). Namun, opini-opini mengenai prestasinya masih diperdebatkan. Para pengkritik menekankan bahwa KPK lebih fokus untuk menangani tokoh profil yang lebih rendah (tokoh kecil dan tidak penting), meskipun baru-baru ini ada beberapa kasus tokoh profil tinggi seperti pejabat kepolisian berpangkat tinggi, hakim dan bendahara partai dari Partai Demokrat-nya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah diciduk. Sebagian keberhasilan dan keberanian KPK ini telah memicu perlawanan - sebagian besar dari orang-orang yang telah diusut atau diinterogasi - mengklaim bahwa KPK sendiri adalah lembaga yang korup. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah skandal telah muncul di mana anggota KPK adalah - konon - dijebak oleh petugas polisi senior dan ditangkap untuk melemahkan kewenangan KPK.

Selama dua kali pemilu presiden yang lalu, Presiden Yudhoyono telah memprofilkan dirinya sebagai orang yang mengabdi dan bertekad mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya mengenai korupsi di kalangan pemerintah. Hal ini membuatnya sangat populer sekitar waktu pemilihan umum tahun 2009. Namun, merajalelanya korupsi politik dan beberapa kasus gratifikasi pejabat tinggi dalam pemerintahan telah menyebabkan peringkat-nya merosot tajam setelah tahun 2010. Pukulan lain pada wibawa Presiden Yudhoyono adalah masuknya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Sri Mulyani, yang memiliki reputasi integritas tinggi (meskipun sedikit dinodai oleh skandal Bank Century), ditugasi untuk mereformasi kantor pajak dan bea cukai yang korup di Indonesia. Dia cukup sukses dan bisa mengandalkan dukungan dari banyak orang Indonesia. Tapi kinerjanya juga menciptakan musuh. Pada Mei 2010 ia meninggalkan politik Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana World Grup Bank. Meskipun demikian, spekulasi yang menyebar luas, adalah bahwa pengunduran dirinya disebabkan tekanan politik dari pengusaha yang memiliki koneksi politik yang tinggi. Secara khusus, Grup Bakrie sering disebutkan dalam media Indonesia dalam hubungan ini (Aburizal Bakrie menjadi ketua partai Golkar, anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono). Kritikus menyatakan bahwa Yudhoyono seharusnya mendukung menteri keuangan ini.

Selain itu, beberapa kasus korupsi - yang melibatkan anggota partai Yudhoyono - telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan sangat merusak reputasi Partai Demokrat maupun Yudhoyono sendiri (yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai pemimpin yang lemah karena munculnya skandal korupsi ini dalam partainya).

Perkembangan Positif dalam Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi

Meskipun sebagian besar gambarannya negatif, ada beberapa tanda-tanda positif. Pertama-tama perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikanvote-gainer (pendulang suara) yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi benar-benar merusak karir karena dukungan rakyat akan merosot drastis. Efek samping negatif (bagi perekonomian negara) dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk mengucurkan alokasi anggaran pemerintahan mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah lambat.

Transparency International, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman) menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi tahunan (berdasarkan polling) yang menilai "sejauh mana korupsi dianggap terjadi di kalangan pejabat publik dan politisi" di semua negara seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi Tahunan ini menggunakan skala dari satu sampai sepuluh. Semakin tinggi hasilnya, semakin sedikit (dianggap) korupsi yang terjadi. Dalam daftar terbaru mereka (2014) Indonesia menempati peringkat 107 (dari total 175 negara). Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada metode yang akurat 100 persen untuk mengukur korupsi karena sifat korupsi (sering tersembunyi untuk umum). Oleh karena itu, angka-angka di bawah ini hanya menunjukkan tingkat persepsi korupsi oleh para pemilih yang berpartisipasi dalam jajak pendapat dari negara tertentu. Namun karena masyarakat  biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di negeranya, angka-angka ini mengindikasikan sesuatu hal yang menarik.

Indeks Persepsi Korupsi 2014:

1.	Denmark	9.2
2.	Selandia Baru	9.1
3.	Finland	8.9
4.	Swedia	8.7
5.	Norwegia	8.6
-	Swiss	8.6
107.	Indonesia	3.4

^{Sumber: Transparency International}

Angka-angka ini menunjukkan bahwa - sesuai teks di atas - ada pandangan umum yang agak negatif mengenai tingkat korupsi politik di Indonesia. Namun, ketika kita mempertimbangkan hasil sebelumnya, indeks korupsi menunjukkan tren yang lebih positif:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indonesia	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4

^{Sumber: Transparency International}

Indonesia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan perbaikan yang stabil dan nyata, bertepatan dengan pemerintahan Yudhoyono yang dimulai pada 2004. Namun, perlu ditekankan bahwa - meskipun merepresentasikan perkembangan aktual - angka-angka ini harus ditangani dengan seksama karena metodologi yang digunakan dalam jajak pendapat berubah dari tahun ke tahun.

Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia. Korupsi sangat menghambat negara dalam merealisasikan potensi ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan yang signifikan di masyarakat Indonesia karena sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga korup. Tapi pujian/penghargaan harus diberikan kepada kebebasan media Indonesia dan KPK karena keduanya memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi.